Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan rapat pembahasan dalam percepatan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dengan 11 perusahaan yang terlintas jalan tol di tiga Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Mesuji.
Pembahasan tersebut dihadiri Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah , Tulang Bawang, Mesuji, Kakantah BPN Lampung Tengah Pematang Panggang, Kakantah BPN Kabupaten Tulang Bawang, di Ruang Sungkai Balai Keratun Kompleks Pemda Provinsi Lampung, Selasa (7/2/2017).
Kesebelas perusahaan tersebut yaitu, Direktur PT Citra Lantorogung Persada(CLP), Direktur PT. Perkebunan Nusantara PTPN VI(ADP), Direktur PT Bumi Waras(BW), Direktur PT Sumber Indah Mckar, Direktur PT Sinar Pematang Mulia(SPM), Direktur PT Lambang Jaya Group 4, Direktur PT Great Giant Pineapple(GGP), Direktur PT Gunung Madu Plantation(GMP), Bumi Sumber Sari Sakti(BSSS), Direktur PT. Huma Indah Mekar(HIM), Direktur PT. Hutama Karya.
Ketua Tim Percepatan Pengadaan tanah Pembangunan JTTS, Adeham menegaskan perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) mendukung membantu dan mengizinkan pemerintah dapat secepatnya penyelesaian JTTS.
“Saya merasa JTTS dapat berjalan dengan baik harus didukung semua elemen terkait dan masyarakat Lampung, jadi jangan lagi terjadinya pembebasan cukup lama seperti di Kabupaten Lampung Selatan. Sebab persoalan pembebasan banyak ditemui kesulitan,” ujar Adeham.
Menurut Adeham dulunya pembebasan lahan di Kabupaten Lampung Selatan – Terbanggi Besar sepanjang140 KM pada bulan Juni 2016 kenyataannya baru 20% .
“Persoalan ini banyak kendala di lapangan. Contohnya salah satu yang punya lahan sampai membuat gubuk di tengah jalan tol sampai menganggu pekerja di lapangan. Alhamdulilah gubuk itu tidak ada lagi, tidak menutup kemungkinan di tiga Kabupaten lain seperti ini, tapi kami berharap yakin tidak terjadi lagi seperti itu,” ucapnya.
Adeham juga mengatakan denah waktu peblok akan ditargetkan selesai semua awal Maret 2017.
“Untuk itu pihak kita akan lakukan perundingan dengan perusahaan baru penentuan lokasi, ini belum ada pembahasan kepastian harga, baru pegukuran penlok setelah penentuan penlok baru di bentuk ganti rugi lahan yang akan dibahas antara apreseil dengan perusahaan, dengan bentuk ganti rugi bukan jumlahnya tetapi apakah itu ganti rugi melalui lahan baru atau uang, sehingga kami usahakan secepatnya diselesaikan,” tegasnya.
Sementara Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, Iing Sarkim menjelaskan, dalam rangka ganti rugi lahan untuk saat ini belum ada kepastian memang sampai saat ini belum muncul keputusan, sebelum satgas yang melakukan infentarisasinya.
“Nantinya pihak appraisal akan musyawarah dengan pihak perusahaan setelah itu disampaikan kepada kami akan dimusyawarahkan lagi agar ada persesi yang sama apakah itu dalam bentuk dalam ganti rugi apa bentuk tanah atau uang,” jelasnya.
Di sisi lain Direktur PT. Waskita Karya Adi Wibowo mengatakan pihaknya betul-betul siap dalam pelaksanaan JTTS dari Bakauheni-Terbanggi besar-Pemantang Pangan di Provinsi Lampung,
“Sebab kita ditugaskan Pak Presiden meminta percepatan JTTS jalan tol sepanjang 185 KM selesai sebelum Asean Game dimulai dan dapat digunakan,” ujarnya.
Dia menjelaskan pembebasan lahan Terbanggi Besar – Pemantang Panggang ditargetkan Maret 2017 tanah sudah bebas. Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang 190 Km dan Kayu Agung – Betung sepanjang 110 Km jadi Pemerintah Pusat menargetkan Akhir 2018 selesai.
“Kami membutuhkan pelaksanaan konstruksi selama 15 bulan. Proses tetap akan berjalan, kami akan mengajukan permohonan daerah yg sudah ada penlok kami ingin memulai terlebih dahulu pelaksanaan konstekuensi di daerah tersebut agar bisa menyelesaikan konstruksi tepat pada waktunya. Pada intinya kami siap membantu dan untuk pembembasan tanah akan dilakukan sepenuhnya oleh waskita karya,” kata dia.
Dijelaskan Adi bahwa PT. Waskita Karya akan siap untuk pendanaan menalangi penyelesaian JTTS.
“Tugas kami mengeluarkan walaupun dana pemerintah 2016 sudah habis dan 2017 belum ada, ini kami yang akan menalangi sampai pemerintah pusat memiliki dana. diperkirakan pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 13 triliun untuk pembebasan tanah seluruh indonesia. Maka itu kami siap menalanginya,” ujar Adi.
Selanjutnya Ketua PPK Edison menambahkan bahwa pengadaan tanah tol terbanggi besar – pematang panggang akan dilalui sebelas perusahaan.
“Untuk itu kami minta tak ada hambatan. kami mohon yang punya HGU agar lebih lembut untuk pembebasan lahan ini untuk penbayaran ganti ruginya pihak Waskita Karya yang akan menyelesaikannya,” pintanya.
Sedangkan dari pihak ke sebelas perusahaan yang di wakili Iwan kurniawan dari Bumi Sumber Sari Sakti(BSSS) mengatakan kepada Pemprov Lampung baik itu dari tim Apreseil dapat ada kepastian menganti ganti rugi lahan.
“sebab dimanapun kita ingin mengolah lahan tersebut pastinya ada ganti rugi, sehingga saling menguntungkan satu sama lain baik itu tanam tumbuh,” tandasnya. (Ramona/JJ)
