Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung berharap agar Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA- PPAS), bisa lebih efesiensi dan harus benar-benar maksimal dalam penempatannya.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda berharap, agar KUA-PPAS bisa maksimal dan pembahasannya tidak tidak perlu terburu-buru. Namun ke depan fraksi Nasdem akan tetap mendukung kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
“Ada sebagian yang seharusnya bisa diangkat dan dipres lagi ke pos yang membutuhkan. Makanya kita (DPRD) harus ada pembahasan yang detail terlebih dahulu seperti bidang perekonomian,” jelasnya, saat ditemui di ruang komisi, Rabu (23/11/2016).
Lebih lanjut Budi menjelaskan, untuk soal anggaran belanja tidak langsung yang lebih besar dari anggaran belanja langsung juga perlu jadi catatan DPRD dan tim Pemprov.
“Untuk itu sebenarnya kami minta pembahasan KUA-PPAS ini waktunya harus cukup jangan langsung menyetujui, kita harus benar- benar harus teliti lagi,” terangnya.
Sebelumnya Pemprov Lampung menambah anggaran belanja sebesar Rp 6,033 Triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rancangan tahun anggaran 2017.
Gubenur Lampung M Ridho Ficardo menjelaskan, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,033 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding target pendapatan pada perubahan APBD 2016 yang sebesar Rp5,825 triliun.
Sejauh ini jika kompon pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp2,452 triliun. Sementara itu, komponen danan perimbangan direncanakan sebesar Rp3,563 Trilun dan komponen lain-lain pendapatan yang saha sebesar Rp17,558 miliar.
Dari sisi belanja, aku Ridho berlakunya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk impilkasi terhadap penganggaran belanjan pemda. Disisi lain anggaran, hasil serah terima pesonil, pendanaan, saran, dan prasarana dokumen (P3D) perlu ditindaklanjuti dengan tambahan alokasi anggaran belanja daerah.
Maka dari itu, belanja daerah meningkat sekitar 1,95 persen dibanding dengan anggaran belanja daerah pada perubahan APBD 2016. Belanja daerah tahun 2017 terdiri atas belanja tak langsung sebesar Rp4,201 triliun dan belanjan langsung sebesar Rp1,832 triliun.
Untuk tahun 2017 kedepan prioritas tetap insfrastrktur. Sebab, harapan masyarakat banyak sudah terpenuhi meski ada yang belum tentu kita tetap konsetrasi menuju perbaikan kesana.
“Begini insfrastruktur bukan hanya jalan tapi pertanian, ya tentu dalam rangka untuk menekankan aspek kemerataan dalam masyarakat. Apalagi n perekonomian harus dapat dipe tahankan pertumbuhan,” terangnya.
Seperti bandara meski anggaran dibantu dari APBN. “ Tentu kita pemda juga membantu juga anggaranya mulai dari pembebasan tanah dan lain-lain bahkan telah mencapi miliaran,” katanya. (Fitri/JJ)
