Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, bersama Polda Lampung segera membentuk call center dan menggandeng media massa untuk membantu kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli).
Sekretaris Daerah Sutono mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti pembentukan saber pungli dengan membentuk call center untuk menerima pengaduan pungli yang terjadi di layanan masyarakat. “Kami sekarang tengah berkoordinasi dengan membentuk call center. Sehingga jika ada praktek pungli yang dialami masyarakat, mereka dapat melaporkannnya kesana,” kata Sutono, belum lama ini.
Sementara, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Brigadir Jenderal Polisi Sudjarno mengatakan korps Bhayangkara akan menggandeng media massa untuk menyedikan rubrik khusus untuk memantau praktek pungli.
Media katanya harus menjalankan peran sebagai pilar keempat demokrasi untuk mengawasi sektor pelayanan publik dan pemerintahan. “Kami harap media massa bisa menyediakan rubrik khusus untuk memantau kinerja Satgas Saber Pungli. Masyarakat juga bisa melapor ke sana. Insyallah Polda akan segera menindaklanjuti laporan yang masuk,” katanya.
Untuk diketahui, Polda Lampung segera menerapkan aplikasi elektronik tilang (e-tilang) untuk menjawab keluhan masyarakat tentang maraknya praktik pungutan liar.
“Saya berharap program e-tilang yang tengah diluncurkan oleh Kakorlantas Polri dapat segera diterapkan segera di Provinsi Lampung,” kata Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno, belum lama ini.
Ia menyebutkan penerapan program e-tilang merupakan bentuk keseriusan Polri untuk menjalankan penggunaan teknologi.
Pihaknya menginginkan program tersebut dapat segera diterapkan agar masyarakat tidak bersentuhan langsung dengan petugas dan hal tersebut dapat menghindari terjadinya pungli.
Namun, pihaknya belum mengetahui secara detail mengenai program itu, tetapi yang pasti masalah infrastruktur untuk penerapannya di Polda Lampung akan segera dipersiapkan.
Sebelumnya, untuk mengawali reformasi penegakan hukum untuk pelanggaran lalu lintas, sebanyak 16 polda dan 64 polres seluruh Indonesia memasuki tahap konsolidasi melalui pelatihan pada 25 Okober 2016. (Juanda)
