Harianpilar.com, Bandarlampung – Momen kedatangan rombongan deputi dan jajaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) ke Polda Lampung dalam rangka menghadiri peresmian peluncuran aplikasi ‘Panic Button’ atau call center tanggap darurat, tidak disia-siakan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, untuk
menggelar rapat dengan Deputi dan jajaran KemenpanRB, terkait reformasi birokrasi dan pleayanan publik di Ruang Rapat, kantor gubernur Lampung, Selasa (13/9/2016).
“Saya minta ke Menteri supaya penerapan reformasi birokrasi di Lampung bisa terasa. Itu mengapa agenda ini dadakan. Saya tidak mau kehilangan momentum kedatangan tim KemenpanRB jadi langsung saya ajak rapat. Bahasan rapat terkait penerapan E Government seperti E planing, E budgeting, E controling dan E Public Service,” kata Ridho kepada wartawan usai rapat.
Dilanjutkannya, KemenpanRB bahkan akan menjadikan Lampung sebagai percontohan untuk wilayah barat mengenai reformasi birokrasi. Dukungan tersebut menurut Ridho bakal menjadi momentum untuk membuat sistem birokrasi yang baik, apalagi menurutnya belakangan sedang banyak terjadi penipuan berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan.
“Hari ini kita jadikan momentum, agar menghindari penipuan, untuk melakukan reformasi birokrasi, seperti E budgeting dan e planning dan lain-lain, itu bakal kita kembangkan untuk meminimalisir celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, agar orang tidak memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem kita,” kata Ridho.
Ridho juga memerintahkan bawahannya untuk mengecek sistem-sitem yang baik di daerah lain. Agar bisa diterapkan di Provinsi Lampung.
“Copy (tiru) pelayanan-pelayanan yang bagus dari daerah lain. Seperti kata Kemenpan yang bagus sistem samsat ada di Jatim, sistem controlling yang baik ada di Riau, yah kita tiru kembangkan dan bahkan kita tingkatkan. Untuk urasan yang baik, mencontek dan meniru tidak diharamkan,” jelas Ridho.
Ridho juga dalam Rapat melibatkan Wakapolda Lampung Krishnamurti, karena menurutnya ada banyak sistem yang berkaitan dengan Polda sepeti Samsat dan sistem itegritasi data Pemprov dengan Polda (Kepolisian). (*)
