Harianpilar.com, Bandarlampung – Langkah inventarisir 85 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang dilakukan Pemprov Lampung, disambut baik oleh sejumlah pemerintah daerah dan menerima revisi sejumlah Perda bermasalah tersebut.
Hingga kini, Pemprov masih menggodok pembatalan Perda bermasalah dengan melakukan koordinasi bersama DPRD setempat dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepala Bagian Perundang- undangan, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung Sulis mengatakan, dengan jumlah perda yang banyak tersebut dibutuhkan waktu lama dalam proses pembatalannya, selain itu juga harus berkoordinasi kepada DPRD setempat melalui rapat paripurna dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sulis juga mengapresiasi beberapa kabupaten/kota yang menerima untuk revisi dan segera menindaklanjuti. Seperti feedback dari Metro, Tulangbawang, Lampung Barat, dan Lampung Selatan yang sudah masuk karena perdanya bermasalah seperti retribusi pengendalian menara telekomunikasi, pajak hiburan, dan retribusi KT.
“Sebagian daerah sudah tak memberlakukan lagi cuma Perda belum dicabut. Tapi kabupaten/kota cepat menerima dan bertindak,” jelasnya, saat dihubungi via telepon, Senin (29/8/2016).
Dijelaskaannya, Perda yang dibatalkan sebagian besar merupakan Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, sehingga menghambat birokrasi dan masuknya investasi.
Hingga kini, pihaknya belum mengetahui persis jumlah Perda yang telah diinventarisasi dari kabupaten/kota.
“Kita belum bisa menyimpulkan berapa jumlah laporan dari kabupaten/kota, tapi ini masih terus berjalan. Jika sudah selesai kita segera menyerahkannya ke Kemendagri,” jelasnya. (Fitri/JJ)
