Harianpilar.com, Bandarlampung – Terkait larangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melarang Masa Orientasi Siswa (MOS) dilakukan oleh siswa senior, Komisi V DPRD Provinsi Lampung siap melakukan pengawasan MOS pada tahun ajaran baru 2016/2017 di Provinsi Lampung.
Wakil Ketua Komisi V Khaidir Bujung mengatakan, kebijakan baru yang diberikan Mendikbud sangatlah baik, karena hal tersebut dapat mengurangi angka kekerasan yang terjadi pada sekolah-sekolah yang melakukan perpeloncoan dan tidak dibarengi dengan pengawasan dari pihak sekolah.
“Sebenarnya belum tetntu semua sekolah melakukan perpeloncoan itu, hanya beberapa sekolah yang diblow-up tapi berimbas ke semua sekolah. Sekalipun sekolah itu berlebel, berlandaskan agama buktinya tetap saja ada yang melakukan tindak kekerasan pada adik-adik barunya,” ujar Bujung, saat dihubungi via telepon, Rabu (13/7/2016).
Terkait pelaksanaannya, Bujung menegaskan Komisi V pasti akan melakukan pengawasan apabila MOS memang dilaksanakan.
“Ya MOS inikan nggak mungkin kalau dihapuskan, ya yang harus memang diperbaiki hanya bagaimana pelaksanaannya itu saja, karenakan MOS ini sebagai pengenalan siswa terhadap lingkungan sekolah, sistem pembelajaran seperti apa guru dan lain sebagainya. Masa iya tidak dilaksanakan, yang jelas kami dari komisi V pasti akan melakukan pengawasan,” ucapnya.
Untuk antisipasi, Ia mengatakan Komisi V tidak memiliki wewenang penuh dalam penanganannya, hanya melakukan pengwasan karena sepenuhnya wewenang yang menindak tegas ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung.
“Kalau menurut saya sebenarnya nggak bijak juga kalau kita mengatakan MOS itu dihentikan, cuma gara-gara satu dua sekolah kalau seperti itu bisa dikatakan rusak semua sekolah karena MOS ini,” tandasnya. (Ramona/JJ)
