Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo terus berupaya untuk mencapai target swasembada dan ketahanan pangan daerah, serta pemenuhan target satu juta ton penambahan produksi gabah kering giling.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air. Meski masih banyaknya kendala terkait lahan yang saat ini masih menjadi sengketa khususnya di beberapa kawasan register.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso mengatakan, Pemprov ditargetkan untuk membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas. Oleh karena guna mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air menjadi bagian dari upaya penting.
“Air sangat penting untuk mengaliri sawah, saat ini yang terpenting kita bagaimana bisa mencukupin air agar sawah bisa subur, kita saat ini menjadi lumbung padi nah ini yang harus dipertahankan agar kita bisa memenuhinya,” katanya, saat ditemui di ruang komisi, Rabu (1/6/2016).
Untuk itu upaya yang telah dilakukan pada tahun 2015 seperti; Pembangunan regulating Dam Sukoharjo di Kabupaten Pringsewu, pembangunan Bendungan Sukaraja III di Kabupaten Lampung Timur, pembangunan bendungan Segalamider di Kabupaten Lampung Tengah, yang sampai saat ini sedang dalam proses Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study(FS) serta proses pembebasan lahan.
Pembebasan lahan untuk DI Jabung di Kabupaten Lampung Timur. Pembuatan sumur bor, pencetakan sawah baru di lahan kering, serta pompanisasi di sekitar Sungai Sekampung.
Memperbaiki sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air dan bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan membangun tanggul penahan pada daerah rawan banjir.
“Untuk peningkatan pertanian di masa kepemimpinan gubernur sekarang cukup baik, tapi yang masih menjadi kendala yaitu masih minimnya para pedamping untuk kelompok tani dan harga gabah masih terlalu murah,” jelasnya.
Sedangkan untuk lahan yang bermasalah saat ini upaya Pemprov cukup baik untuk mengatasinya.” Khusunya untuk konflik lahan yang masih menjadi kendala, pemprov harus tegas terkait masalah lahan, jangan dibiarkan berlarut-larut khususnya di kawasan register jangan sampai hutan produksi nantinya dijadikan lahan pertanian,” kata politis partai PAN itu.
Sedangkan di tahun ini Pemprov Lampung berencana akan melakukan program seperti;
program rehabilitasi hutan dan lahan guna rehabilitasi Catchement Area seluas 1.200 hektare di wilayah Batutegi Kab. Tanggamus, dan pengelolaan hutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Gedungwani Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam jangka menengah, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberi dukungan terhadap kelangsungan ketersediaan air pada pembangkit listik Batutegi, pengairan irigasi lahan pertanian dan ketersediaan pangan lokal. (Fitri/JJ)
