Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung mengkritik rencana penghapusan beras miskin (Raskin) dan pemberlakuan kartu voucher Raskin. Pasalnya, DPRD menilai pemberlakuan tersebut dipastikan akan menimbulkan kendala dan keresahan di kalangan bawah.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda menjelaskan, jika penggunaan kartu voucher raskin akan dilakukan pada perkotaan tentu tidak ada akan menjadi kendala. Sebab, Bulog bisa membuat kerja sama dengan toko-toko sembako. Yang menjadi problem, sambung Budi adalah kabupaten, khusunya wilayah perdesaan.
“Ya, kalau di desa tentu bagaimana cara penggunaan kartu voucher Raskin itu,” ungkapnya, saat ditemui di ruang komisi, Selasa (24/5/2016).
Budi menilai, kebijakan penggunaan kartu voucher raskin tersebut terlalu terburu-buru dan harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
“Ya, paling tidak harus ada sosialisasi dulu, harus ada sasaran yang jelas. Meski rencana ini akan berlangsung pada 2017,” ujarnya.
Menurutnya, posisi Bulog saat ini hanya mampu mempersiapkan delapan hingga sembilan persen ketahanan pangan selama bertahun-tahun dan harga pangan masih terkadang bergejolak. Ia pun meragukan sistem voucher yang belum jelas arah distribusi jaminan solusinya.
Selain itu, jika kebijakan menghapus Raskin, lebih sepakat jika pemerintah memberlakukan sistem voucher di wilayah-wilayah tertentu saja, yakni wilayah Indonesia yang masyarakatnya tidak menjadikan beras sebagai makanan pokok.
“Voucher akan membuat diversifikasi, misalnya untuk masyarakat tertentu yang makan sagu atau singkong, sistem penyaluran Raskin harus dibenahi agar meminimalkan segala penyimpangan,” terangnya.
Lebih lanjut politisi dari partai Nasdem itu menjelaskan, dengan adanya voucher pangan maka sejumlah 15,5 juta permintaan baru yang berasal dari penerima Raskin bakal muncul. Padahal, kata dia, pada saat yang sama fluktuasi harga beras dengan adanya raskin saja masih terjadi. ”Ini yang mesti hati-hati,” katanya.
Sebaliknya, jika voucher pangan dialokasikan ke daerah-daerah yang basis konsumsi masyarakatnya kepada pangan lokal seperti umbi-umbian dan sagu program ini bisa menjadi instrumen kekuatan pangan nasional.
”Kalau ini yang terjadi sistem ketahanan pangan kita jadi lebih kuat. Diversifikasinya terjadi dari tingkat bawah. Harganya juga akan menyesuaikan terhadap pangan lokal di sana dan di sisi lain permintaan terhadap raskin atau beras juga menurun,” ungkapnya.
Jika situasi ini tercipta hasil harga beras bisa stabil, maka konsumsi beras bisa diturunkan dan ini bakal menggairahkan produksi pangan lokal. Jadi, lanjut dia, selanjutnya bagaimana keputusan presiden akan melanjutkan program Raskin atau voucher pangan.
”Saya berikan bahan pertimbangan kalau Raskin saat ini adalah bagian dari integral sistem ketahanan pangan nasional yang mau tidak mau bisa mengintervensi harga di pasar,” terang Budi.
Untuk diketahui pemerintah pusat menegaskan jika program Raskin akan diganti ke program voucher pangan. Kebijakan ini dilakukan pemerintah karena banyaknya kasus Raskin yang kurang tepat sasaran. Nantinya voucher pangan diharapkan bantuan pangan dapat tepat sasaran dan juga dapat memacu gairah ekonomi mikro.
Humas Perum Bulog Divre Lampung Suzana menerangkan, saat ini program pergantian ke voucher sedang menunggu ketetapan terkait program baru. Meski demikian, nanti apapun kebijakan dari pemerintah, Perum Bulog Lampung selalu siap menjalankan.
Sejauh ini, dirinya berkeyakinan kebijakan baru tersebut tetap membuat bulog berdiri sebagai sebagai lembaga saat ini. “Ya, hanya mungkin ada sedikit pergeseran fungsi tertentu,” kata dia. (Fitri/JJ)
