Harianpilar.com, Lampung Utara – Lantaran ketidak jelasan pelaksaan proyek fisik di Lampung Utara (Lampura) yang hingga kini belum juga dikerjakan membuat gerah di kalangan kontraktor (Rekanan) di kabupaten setempat. Untuk itu, mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa harin ini, Kamis (12/5/2016) ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.
Alian Asril, Koordinator Lapangan (Korlap) memastikan tak kurang dari 45 rekanan yang ada di Lampura akan ikut aksi demo pada Kamis (12/5/2016). Hal tersebut dilakukan guna menanyakan kejelasan proyek tahun 2016. “Kita meminta pihak terkait dan berwenang untuk mengklarifikasi apa yang terjadi pada proyek Lampura tahun ini,” tegas Alian yang juga Ketua LSM Peta itu, Rabu (11/5/2016).
Menurutnya, pemerintah harus segera menjelaskan kepada rekanan terkait ketidakjelasan pelaksaan proyek. Apa lagi isu yang merebak saat ini banyak paket proyek sudah terkondisikan sebelum proses lelang dibuka. “Jangan sampai isu telah terkondisikan paket-paket proyek itu benar adanya. Kalau begitu Dinas PU telah berdagang memakai uang negara,” kata Alian saat ditemui di kantor PU bersama puluhan rekanan.
Sementara itu, Heri Baron, salah satu rekanan meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas PU harus transparan serta mengutamakan kontraktor lokal, ketimbang kontraktor dari luar. “Kami ini lahir dan besar di Lampura. Sudah sewajarnya sebagai mitra pemerintah kami didahulukan. Karena kami punya beban moril untuk membangun tempat kelahiran kami,” ujarnya.
Pantauan, memasuki triwulan ke dua, proyek infrastruktur Lampura belum ada kejelasan. Kondisi demikianlah yang membuat publik, khususnya para rekanan bertanya-tanya kapan pembangunan di Bumi Ragem Tunas Lampung akan dimulai.
Sebelumnya, para rekanan mempertanyakan kebijakan Kepala Dinas PU Lampura Sahbudin yang menyertakan aparat kepolisian dan media yang memantau pertemuan dengan Kadis PU Sahbudin di Aula PUK, Kamis (14/04/2016).
Gani, salah satu kontraktor, mengatakan, tujuan menemui kadis guna melobi paket proyek, yang diduga sudah habis dibagi kepada orang tak punya perusahaan. Namun hal itu tak sanggup diutarakan karena ada wartawan dan polisi. Akhirnya dalam pertemuan itu banyak köntraktor keluar dari ruang pertemuan. “Kita ini mau melobi, bukan seperti itu masak ada polisi dan wartawan. Apalagi ini pekerjaan melanggar hukum,” kata dia.
Dalam pertemuan itu akhirnya kadis PU Sahbudin berjanji akan meminta kepada asosisi daftar pemilik perusahaan, yang nantinya akan pemerataan. “Nanti kami akan minta kepada asosiasi mengirimkan daftar pemilik perusahaan” ujar syahbudin.
Menanggapi hal itu, anggota LSM JPK Lampura, Sukaisih merasa heran, karena yang namanya proyek diatas 200 juta harus tender. Bukan nanti dibagi-bagi. Kalaupun memang mau dibagi, tentunya akan kebagian semua, karna jumlah paket proyek 2016 ada 914 paket. Jumlah kontraktor yang memiliki perusahaan tak lebih dari 200 perusahaan.
Tapi nyatanya kontraktor resah, karena diduga proyek telah habis dibagi kepada oknum pejabat dan kroni bupati. Oleh karenanya diminta kepada aparat berwenang dapat memantau terus, karena dikhawatirkan kadis pakai hacker agar tak bisa menawar köntraktor, karena paket ada yang punya.
“Aneh aneh dan aneh. Masak pakai ngumpulkan kontraktor, berarti tender 2016 hanya formalitas” kata Sukaisih.
Ketua gerakan pemantau pelelangan proyek pemerintah Budi, meminta kepada LKPP, agar dapat menarik server LPSE ke Jakarta, supaya benar benar tender murni, Sekalipun kadis menggunakan hacker tidak akan bisa. Selver LPSE supaya diambil alih LKPP” harapnya. (iswant /yoan)
