Harianpilar.com, Lampung Utara – Bupati Lampung Utara (Lampura), Agung Ilmu Mangkunegara menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2015, pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD, Selasa (10/5/2016). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II M. Yusrizal dan dihadiri 23 dari 45 anggota dewan.
Sebelum rapat dimulai, sejumlah anggota dewan mengajukan interupsi agar digelar rapat pimpinan sebelum paripurna LKPj dimulai dan sebagian anggota menolak permintaan tersebut dengan alasan anggota dewan yang hadir telah kuorum. Akhirnya, Yusrizal pun memutuskan rapat paripurna ditunda selama 1 hari. Penundaan sampai Rabu (11/5/2016) untuk menggelar rapat kembali. Setelah dilakukan rapat pimpinan, paripuna akhirnya dilaksanakan.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan, bahwa LKPj Kepala Daerah pada hakekatnya merupakan laporan pencapaian kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam satu anggaran. LKPj adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik dan hasil pembangunan yang efektif dan efisien.
“Dalam pembangunan, pemerintah daerah senantiasa berpedoman kepada azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi azas kepentingan hukum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalisme, azas akuntabilitas, azas efesiensi dan azas efektifitas,”ujar Agung.
Dalam pembangunan, pemerintah daerah senantiasa berpedoman kepada azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi azas kepentingan hukum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalisme, azas akuntabilitas, azas efesiensi dan azas efektifitas.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di rencanakan secara umum telah terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat pencapaian program dan kegiatan yang hasilnya belum maksimal.
Dijelaskan, dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan secara umum, telah terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat pencapaian program dan kegiatan yang hasilnya belum maksimal.
Keberhasilan yang telah dicapai sampai dengan saat ini, tentu merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan jajaran pemerintah keseluruhan. “Mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan,serta partisifasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi, keagamaan, organisasi politik dan LSM, insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder sebagai mitra kerja pemerintah daerah,” tutupnya. (Iswant/Yoan)
