Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo terus berharap agar tidak ada penyimpangan dari dana desa. Dikhawatirkan, dengan banyak penyimpangan dan kekacauan dalam penyusunannya yang justru membahayakan.
Menurutnya dana desa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Menjaga keruntuhan akibat jurang ketimpangan yang semakin melebar.
“Yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya, maka kita lihat dana desa dari segi tujuan yakni memangkas ketimpangan untuk menjaga keutuhan,” jelasnya, di aula BI, Jumat (22/4/2016).
Lebih jauh tantangan-tantangan dari dana desa dikemukakan adalah yakni masalah Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan yang belum banyak memahami cara penyusunan RPJMDes dari dana desa.
“Pemprov melakukan pendidikan untuk perangkat desa agar meminimalisir dan menjaga dari penyimpangan. Kaitannya dengan Teknologi Informasi, karena TIK adalah tools untuk membuka akses dan pengetahuan tata kelola dari dana desa tersebut agar bisa berlangsung sesuai tujuannya. Maka sosialisasi TIK juga sangat membantu SDM Desa untuk mendapatkan informasi berkaitan penggunaan dana desa dan TIK bisa menjadi fungsi kontrol pengawalan dan pendampingan melalui optimalisasi TIK,” katanya.
Di kesempatan yang sama Mentri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menjelaskan, penetrasi TIK terutama Internet untuk menjangkau desa-desa terus diupayakan. Pemerintah bekerjasama dengan swasta akan memperluas daya jangkau Fiber optic/Broadband yang dibagi dalam tiga wilayah, barat, tengah dan wilayah timur.
Dari sekitar 500an kabupaten yang ada di Indonesia sampai saat ini baru sekitar 400an kabupaten yang terhubung Fiber Optic dengan mayoritas adalah wilayah barat.
“Wilayah tengah dan timur yang masih jarang terjangkau ini keterkaitan dana dan kemauan operator. Sumatera hampir seluruh sudah termasuk Lampung, walau mungkin beberapa wilayah kapasitas Broadbandnya tidak tinggi,” jelasnya .
Untuk itu pemerintah pusat melalui Kemenkominfo menggalakan seluruh wilayah Indonesia akan tersambung Fiber Optic pada 1 Januari 2019. Demi mendukung Semangat Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran. (Fitri/Juanda)
