Harianpilar.com, Bandarlampung – Reformasi birokrasi dan tata kelolapemerintahan yang baik merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan, sinergitas dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Agung Pratistho menjelaskan, bahwa kunjungannya ke Provinsi Lampung dalam rangka memantau, invetarisasi data serta mendengarkan secara langsung permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Adapun rincian yang menjadi pantauan Tim Kemenko Polhukam diantaranya terkait Pelaksanaaan Pengawasan Pemerintah di Provinsi Lampung, Penataan SDM pada Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan UU No.5/2015 tentang ASN, Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pelaksanaan Akuntabilitas Publik dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.
“Sehingga kami dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di lapangan guna ditindaklanjuti ditingkat kementerian untuk mendapatkan hasil yang terbaik mengenai reformasi birokrasi tentang kebijaksanaaan dan pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerah,” ujar Agung, di ruang rapat asisten, Rabu (20/4/2016).
Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan Rifki Wirawan menjelaskan, Pemprov Lampung menyambut baik Rakor ini sebagai upaya terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik menuju Lampung maju dan sejahtera.
“Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan yang terbaik untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung khususnya di bidang tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Pemprov Lampung memiliki komitmen dalam meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Yakni untuk memberikan pengabdian yang terbaik, bekerja secara cepat, bersih, jujur, adil dan transparan.
Adapun upaya yang telah dilakukan Pemprov Lampung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan membangun dan mengefektifkan sistem dan mekanisme layanan serta meningkatkan efisiensi jalur birokrasi. Selain itu juga melakukan upaya serius dalam meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (Fitri/JJ)
