Harianpilar.com, Bandarlampung – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK baik menggunakan sistim Computer best tes(CBT) atau paper best tes(PBT) yang dilaksanakan mulai 4 April hingga Kamis (7/4/2016) ternyata jauh dari harapan pihak-pihak yang melakukan monitoring langsung ke lapangan.
Sekretaris Jendral Forum Serikat Guru Indonesia (Sekjen FSGI) Retno Listyarti, dalam rilsi yang diterima Harian Pilar,Kamis (7/4/2016) menyebutkan, dari hasil pemantauan UN di Posko Pengaduan FSGI di pusat maupun beberapa daerah, baik itu kabupaten/kota untuk pelaksanaan UN, banyak ditemukan kekurangan.
“Bukti fakta dilapangan sejak FSGI kembali membuka Posko Pengaduan UN untuk keenam kalinya, terhitung sejak 2011. Dibandingkan tahun 2011-2014 ketika UN masih menjadi penentu kelulusan, maka laporan tahun 2015 dan 2016 terbilang menurun drastis dari jumlah laporan atau pengaduan yang masuk,”papar Retno.
Diawal bukanya, posko menerima laporan pada H-1, Minggu (3/4/2016) hingga kemarin sudah banyak dikirimnya berbagai laporan terkait indikasi bentuk kecurangan hingga kekurangan pelaksanaan UN baik berbasis komputer (UN Computered Based Test/CBT) maupun berbasis kertas (UN Paper Based test/PBT) diberbagai tempat.
Retno pun tak menampik bahwa sejak hari pertama UN, Posko UN FSGI menerima total 19 laporan yang didominasi dari Jakarta, Surabaya, Bogor, Tanjung Redeb (Berau), Kota Palu,Cimahi, Mamuju, Kota Medan, Bima, Pare Pare , Pekalongan dan termasuk Lampung.
Dari 19 laporan tersebut, 5 diantaranya berkaitan dengan masih marak beredar jual beli kunci jawaban. Fenomena ini terjadi karena nilai UN masih dijadikan penentu ke jenjang yang lebih tinggi oleh Kemdikbud.
“Sepanjang UN masih digunakan untuk parameter lain selain pemetaan, maka potensi kecurangan akan terus terjadi. Setiap anak dan orangtua masih menginginkan bisa diterima di sekolah atau Perguruan Tinggi Favorit,” terang Retno.
Masih terkiat maraknya jual beli kunci jawaban. Retno melalui para anggotanya ditiap daerah mengaku sudah mendapatkan bukti terkait kunci jawaban masih beredar di kalangan siswa.
“Ada yang membeli dengan cara patungan mulai dari Rp 20.000/ siswa di Cimahi, Rp 150.000/siswa di Jakarta sampai Rp 300.000/siswa di Pare Pare. Bahkan, dari laporan di LAMPUNG tiap kunci jawaban dipatok agen hingga Rp.12-15 juta perpaket soal. Laporan yang masuk justru berasal dari orangtua siswa karena anaknya meminta uang untuk membayar patungan tersebut,”ujarnya.
Retno menambahkan, posko UN FSGI juga mendapatkan fakta masih ditemukan peserta UN yang mencontek via HP dan bawa kertas berisi kunci jawaban. “Kedua kasus yang tertangkap membawa contekan ke ruang ujian ini, pelakunya belum sempat menggunakannya karena sudah diketahui pengawas saat ujian baru berlangsung, HPnya kemudian disita pihak sekolah,” kata Retno.
Berkaitan dengan kasus-kasus kunci jawaban yang diduga bocor, FSGI akan menyerahkan laporan dan data kepada pihak Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Irjen Kemdikbud diharapkan mengedepankan pembinaan dan solusi jika benar telah terjadi kebocoran kunci jawaban, karena hanya Inspektorat yang bisa menelusuri kebenarannya, apalagi di tiap kunci itu ada clue soal. (Ramona/JJ)
