Harianpilar.com, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengkritik kinerja Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Lampung, yang dinilai tidak memiliki action dan hanya sekedar mengedepankan teori tanpa ada implementasi nyata.
“Untuk kinerja saya belum puas dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, karena belum memiliki kerja yang nampak dan saya butuh itu. Jangan omdo, cuap- cuap doang dan cuma teori doang, buat apa kita cuma ngabisi anggaran. Maaf saya orangnya begini asal ceplas-ceplos,” kata Wagub, dalam rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Hotel Emersia, Selasa (8/3/2016).
Meski demikian, Wagub mengakui jika saat ini masih kecilnya anggaran dana untuk Dewan Ketahanan Provinsi Lampung, mudah- mudahan di tahun berikutnya anggaran lembaga itu ditambah.
“Mudah-mudahan ke depan anggarannya ditambah, di sini kan hadir ketua DPRD Provinsi Lampung, biar langsung didengar oleh beliau. Gimana gak kebayang dananya 4 miliar untuk se-Provinsi Lampung,” terang mantan bupati Tubaba itu.
Dikatakannya, pemerintah pusat terus mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Salah satunya dengan memprioritaskan anggaran untuk kegiatan di tahun 2016. Yakni berupa, pengembangan usaha pangan Masyarakat (PUPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI), Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari).
Menurutnya, realisasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung telah mampu merealisasikan dana sebesar Rp. 14,2 Milyar lebih dari pagu sebesar Rp. 14,6 Milyar lebih atau mencapai 96,8 persen.
Sementara itu, Kabag Umum Badan Ketahanan Pangan Nasional Sudirman selaku Sekretaris Tim Pengelola Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Nasional mengingatkan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara.
“Hal ini menegaskan kepada kita bahwa pemenuhan hak atas pangan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Sehingga kita mampu menjadi negara yang mandiri dan berdaulat serta tentu saja dengan tujuan akhir yaitu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas,” jelasnya. (Fitri/Juanda)
