Harianpilar.com, Bandarlampung – Terkait adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pajak Parkir, DPRD Kota Bandarlampung mengusulkan agar Pemkot Bandarlampung memaksimalkan penggunaan karcir parkir. Hal ini guna menertibkan administrasi dan menekan kebocoran PAD.
“Juga sebagai bahan evaluasi Dishub terkait dugaan kebocoran PAD pada tahun lalu, saat ini harus dimulai pembenahannya terutama administrasinya,” ungkap Anggota DPRD Kota Bandarlampung Poltak Aritonang, Rabu (20/1/2016).
Dikatakan Poltak, dengan adanya karcis parkir tentunya akan mengantisipasi adanya kebocoran karena para juru parkir tidak melakukan pungutan liar tanpa karcis, juga bertujuan agar terpantau dan terdeteksi berapa uang yang masuk, selain itu sebagai bentuk tertib administrasi.
“Kalau didukung administrasi yang rapi dan baik tentunya kita dapat menghitung berapa pendapatan para juru parkir di areal yang menjadi tanggung jawab masing-masing,” jelasnya.
Ia menuturkan jika ada karcir pastinya akan terlihat berapa jumlah orang yang parkir, ini bisa dilihat dari jumlah karcis yang dirobek.
“Kalau ada karcis kan bisa dihitung pendapatan yang masuk sesuai dengan karcis yang disobek, dan jika bisa diterapkan begitu tentunya administrasi akan lebih baik,” tuturnya.
Ia juga menambahkan selain itu juga harusnya ada pelatihan di diri Juru parkir sendiri, karena banyak dari Jukir itu kerjanya tidak benar.
“Sumber daya manusia yang bertugas sebagai juru parkir itu banyak yang kurang baik,mereka hanya nongkrong kalau ada orang yang mau mengambil kendaraanya, baru datang dan minta uang parkir. Ini harus ada pelatihan dan harus diberi pengertian sehingga mereka bisa memahami pekerjaannya sebagai juru parkir,” pungkasnya. (Qoyid/JJ)
