Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD provinsi Lampung berharap agar Pemerintah Provinsi Lampung bisa mengevaluasi kembali PT Wahana Raharja yang selalu merugi hingga Rp1,9 miliar dan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo harus bisa mengawasi kinerja BUMN dan BUMD yang dianggap masih minim dalam PAD.
“Kami meminta agar Pemprov bisa mengevaluasi PT. Wahana Raharja karena PT tersebut selalu merugi hingga Rp 1,9miliar pertahun, selain itu pemprov juga harus bisa menggali aset yang ada agar bisa berpotensi dengan baik,” jelas, Juru Bicara Fraksi PKB Noverisman Subing, dalam Rapar Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka lanjutan pembicaranaan tingkat I pemandangan umum farksi-fraksi DPRD provinsi Lampung terhadap Raperda APBD provinsi Lampung tahun anggaran 2016 di ruang rapat DPRD Provinsi Lampung, Rabu (18/11/2015).
Dikatakan Noverisman, Pemprov Lampung harus bisa menggali potensi lain tanpa membebankan masyarakat, diharapkan Pemprov bisa menggali dari aset khususnya BUMN. “Selain itu pemprov juga harus bisa menggarkan anggaran yang besar bisa benar-benar tepat sasaran dan benar-benar berguna,” kata Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini.
Selain itu, Juru Bicara Partai Gabungan Zedayati mengatakan, Pemprov Lampung juga harus meningkatkan pendidikan, kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan juga masih minim, selain itu daya beli di masyarakat juga masih menurun, dan publikasi terhadap masyarakat juga masih minim.
Di lain pihakya, Juru Bicara Fraksi PDIP M.Rizal, terhadap peningkatan PAD, tidak ada kenaikan di 29 satker penghasil PAD, pembayaran pajak secara online dianggap masih lemah. “Kami berharap agar pemerintah bisa memperbaiki PAD dari pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.
Pelayana RS khususnya di Kota Baru bisa diteruskan, selain itu pelayanan di setiap RS harus diperbaiki, pembangunan Kota Baru harus tetap dilaksanakan di tahun yang akan datang.
Juru bicara fraksi Grindra Eddi Hamin, Provinsi Lampung masih lemah dalam SDM, sumber daya alam yang masih rendah, pengawasan ketenaga kerjaan masih lemah, tahun 2016 merupakan target ke II dalam meraih program pembangunan, selain itu juga diharapkan agar gubernur Lampung bisa lebih meningkatkan PAD dari setiap satker yang menghasilkan PAD dan bisa lebih mengawasi kinerja BUMD terhadap PAD, selama ini BUMD masih minim kontribusi dalam PAD.
“Ini kami nilai selama ini pemerintah masih belum bisa mengawasi dengan baik setiap BUMD yang ada. Selain itu gubernur juga bisa mencari dalam kesulitan devisit air, sehingga daerah yang mengalami kerisis air bisa diatas, karena dampak krisis air menjadi salah satu alasan PLN dalam pemadaman listrik, karena PLN selalu memadamkan listrik setiap hari,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Amaludin, mengharapkan gubernur bisa menggali dan mengawasi setiap Satker yang menghasilkan PAD agar PAD tahun depan bisa lebih meningkat. (Fitri/JJ)
