Harianpilar.com, Lampung Utara – Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang di laksanakan serentak di 119 desa di wilayah Lampung Utara pada 19 November mendatang diperkirakan menelan dana Rp15 juta-Rp25 juta/desa.
Plt. Kepala BPMPD Lampura, Wahab mengatakan besaran pembiayaan pelaksanaan pilkades tersebut didapat dari laporan panitia desa. Dalam hal ini pihaknya tidak memiliki wewenang dalam mengatur atau mengarahkan terkait masalah pendanaan untuk menyukseskan proses demokrasi di tingkat perdesaan tersebut. Meski hanya menerima laporan dari bawah, pihaknya mewanti-wanti untuk kisarannya jangan sampai memberatkan. “Kalau laporan dari bawah yang kami terima, biaya penyelenggaraan pilkades ini berkisar antara Rp15 juta dan Rp25 juta/desa dan angka tersebut sebelum dikurangi dengan pembiayaan diperbantukan pemerintah daerah. Sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk yang memiliki hak suara disana dan pemerintah daerah sendiri hanya dapat memberikan bantuan berupa kotak suara, surat suara dan undangan. Dengan kisaran Rp3,5 juta/desa atau lebih jika diasumsikan rupiah, nilai keseluruhannya mencapai lebih dari Rp422 juta yang berasal dari APBD murni tanpa bantuan lainnya,” kata dia kepada wartawan, Senin (2/11/2015).
Pembiayaan penyelenggaraan pilkades, lanjut Wahab, dapat dikatakan besar. Ini dimaklumi mengingat banyaknya keperluan yang perlu dipersiapkan oleh panitia dalam mensukseskan proses demokrasi di tingkat desa tersebut, seperti akomadasi panitia, makan-minumnya, honor, atk, serta keperluan sifatnya mendesak lainnya. Sementara itu, dari daerah tidak dapat memberikan bantuan dari item di atas, melihat kondisi keuangan yang tidak memungkinan. “Ini kenapa sebabnya biaya penyelenggaraan tersebut relatif besar, sesuai dengan keperluan dibutuhkan panitia. Sementara itu, sumber pembiayaan lain seperti dari APBD dan alokasi dana desa (ADD) tidak mungkin dapat dialokasikan. Oleh sebab itu, biaya dibebankan pada masing-masing calon, atau pihak ketiga bersedia membantu sesuai dengan kesepakatan bersama,” katanya.
Sekkab Lampura Samsir mengungkapkan panitia seleksi bakal calon kades tersebut telah berusaha maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dilaksanakan demi lancarnya proses demokrasi di tingkat desa itu. Dan terkait kendala sendiri, pihaknya belum menemukan apapun, baik itu dari laporan masyarakat atau lainnya. “Kami pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat berjalan aman dan lancar, serta menjadi barometer daerah lain yang menyelenggarakan kegiatan sama. Sebab disini pesertanya paling banyak, diikuti 119 desa. Mari kita patahkan suara sumbang diluaran sana kalau Lampura aman, dan jauh dari dikatakan orang selama ini,” ujarnya (nt/lp/joe)
