Harianpilar.com, Mesuji – Bupati Mesuji Khamami melarang kepala desa (kades) menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sebab, dana APBDes harus digunakan sesuai dengan yang tertera dalam dukumen peraturan desa (perdes) APBDes.
“Bagi seluruh Kades dilarang keras menggunakan dana diluar yang ditentukan dalam perdes APBDes. Karena, apabila digunakan dana diluar Perdes APBDes merupakan tindakan pidana,” kata Khamami.
Selain memperingatkan Kades untuk tidak sembarangan menggunakan dana APBDes. Khamami juga meminta para camat untuk mengawal serta mengawasi secara langsung pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan berlangsung pada 31 oktober mendatang. “Untuk camat juga harus aktif ikut mengawasi penggunaan dana desa, jangan sampai dana desa disalahgunakan untuk mendukung salah satu calon kepala desa. Selain itu perangkat desa dan panitia harus netral. Serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya 6 tahun ke depan,” kata Bupati.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Mesuji Indra, menjelaskan, bahwa di Kabupaten Mesuji, proses Demokrasi pemilihan kepala desa yang akan berlangsung pada 31 oktober mendatang akan diikuti 57 desa.
Terdiri dari 30 desa pemekaran, 26 desa definitif, serta satu desa karena kades yang menjabat sedang sakit parah. “Kami berusaha agar pilkades dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah kami tentukan. Akan tetapi, permasalahan saat ini banyak pemilih yang hanya bermodalkan KTP (kartu tanda penduduk.Red). Padahal, yang berhak dipilih dan memilih adalah masyarakat yang telah menetap di desa tersebut minimal satu tahun,” ujarnya.
Tahapan pilkades telah dimulai dari 12 Agustus lalu dengan agenda sosialisasi peraturan daerah (perda). Tahapan tersebut akan berakhir pada 1-5 November dalam agenda ketua badan permusyawaratan desa (BPD) menyampaikan perkecamatan usulan kepala desa terpilih ke BPMPD melalui camat paling lama 5 hari setelah dilaksanakannya pemungutan suara untuk dibuat surat keputusan (SK) bupati. (sandri/joe)
