Harianpilar.com, Kotabumi – Tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dalam APBD Kabupaten Lampung Utara. Nilai anggaran APBD tahun 2015 dan Tahun 2016, sama saja. Dewan melakukan kritik tajam saat rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap kebijakan umum APBD dan Perioritas Platform anggaran (KUA-PPAS) 2016, di aula sidang dewan setempat, Selasa (25/8/2015) kemarin, ironisnya Raperda APBD itu disahkan.
Fraksi Partai Golkar menyatakan asumsi peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya masih dapat dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya Rp 77 miliar. Namun dalam draft KUA-PPAS Tahun 2016 tidak terjadi, masih sama dengan 2015. “Seharusnya pihak eksekutif dapat mengoptimalkan perda-perda yang telah disyahkan oleh DPRD. Namun kenyataannya PAD kita masih sama dengan tahun lalu, padahal masyarakat menunggu kerja pemerintah dalam membangun kabupaten ini. Bila pendapatan daerah kecil maka akan berimbas terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah,” kata Mukhlis, juru bicara Fraksi Golkar.
Hal sama di sampaikan oleh Fraksi PKS DPRD Lampura. Pendapatan asli daerah sebenarnya dapat ditingkatkan, tergantung dengan komitmen dari satker yang mengelolanya. Bila berkaca dari Tahun 2015, PAD dapat naik secara signifikan dari tahun sebelumnya. “Diperlukan kesungguhan dari satker terkait yang menarik retribusi dilapangan. Sikap jujur terhadap iuran ditarik harus benar-benar dijalankan, bila ingin PAD meningkat. Sebab saat ini penghasilan asli daerah nilainya sangat kecil, hanya sekitar 5% dari APBD seharusnya angkanya menyentuh 10%,” kata Tri Purwo Handoko, Juru Bicara Fraksi PKS, dalam Sidang paripurna DPRD Lampura kemarin dipimpin oleh Wakil Ketua I, Amir Yusmeri. Hadir Wakil Bupati, Sri Widodo, Sekdakab Samsir, Wakil Ketua II, M Yusrizal, Wakil Ketua III, Arnol, SKPD dan 35 anggota dewan dari 45 anggota.
Hal lain yang mengemuka saat pandangan fraksi DPRD terhadap rancangan KUA-PPAS 2016 ialah masalah keterlambatan pembanguna fisik di kabupaten. Seperti jalan-jalan di daerah perdesaan, padahal masyarakat telah lama menunggu janji pemerintah untuk membangun insfrastruktur. Saat ini hampir memasuki September, ditakutkan nanti dananya banyak yang tidak terserap. (Rd/lp/joe)
