oleh

Pemprov Lampung Dukung Pelayanan Terpadu Identitas Hukum

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik rencana pencanangan pelayanan terpadu identitas hukum bagi masyarakat miskin di Lampung. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat mendapat legalisasi identitas hukum berupa pelayanan persidangan keliling dan persidangan itsbat nikah.

Wakil gubernur Lampung Bachtiar Basri, mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota dapat berperan aktif dan mendukung pelayanan terpadu identitas hukum bagi masyarakat miskin ini.

“ Pemerintah provinsi akan mendukung penuh pelayanan terpadu ini. Untuk itu Pemprov akan memberikan bantuan berupa mobil operasional agar pelaksanaan pelayanan lebih optimal,” ujarnya di kantor Pengadilan Agama Bandarlampung, belum lama ini.

Dengan begitu masyarakat dapat memiliki identitas hukum berupa kutipan akta nikah, akte kelahiran anak termasuk salinan putusan/penetapan hakim atas status perkawinan keluarga miskin, melalui pelayanan terpadu ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pentingnya memiliki identitas hukum dan mewujudkan pemahaman bersama terhadap pentingnya pelayanan terpadu.

Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  Bandar Lampung Mujtahidin, menambahkan sebelum kegiatan akan diadakan orientasi dan pertimbangan tentang pelayanan terpadu.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

MoU ini akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama kota/kabupaten, Pemerintah kota/kabupaten juga oleh Kementerian Agama kota/kabupaten.

Melihat kondisi saat ini, 62,5 persen anak tidak memiliki akta kelahiran  yang 40 persen berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk di Lampung. Selain itu dari 30 persen rumah tangga kategori miskin, 55 persen tidak memiliki buku nikah. Sedangkan rumah tangga miskin yang telah bercerai sebanyak 67 persen tidak memiliki akta cerai. “Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat miskin,” jelasnya. (Fitri/JJ)