Harianpilar.com, Lampung Utara – Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Lampung Utara (Lampura) geram dan mengaku merasa dilecehkan oleh protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampura. Para pejuang Kemerdekaan itu murka dan tidak akan menginjakkan kaki lagi di Kantor Wakil Rakyat itu jika diundang kembali.
Kekecewaan para pelaku sejarah itu dikarenakan kursi yang diduduki 17 orang para veteran ditempatkan dibelakang barisan kursi undangan para wanita, saat pelaksanaan silahturahmi dan ramah tamah usai pelaksanaan sidang paripurna HUT Lampura Ke 69, dihalaman DPRD setempat, Senin (15/8/2015).
Kepala LVRI Lampura, Saleh Ahmad, mengatakan, pihaknya mendapatkan undangan Vip yang dihadiri 17 orang pejuang, dimana seyogyanya mereka diberikan kursi khusus bukan sebaliknya yang terkesan dilecehkan oleh pihak protokoler DPRD setempat.
”Kalau tidak ada para pejuang tidak ada kemerdekaan dan HUT Lampura saat ini, anggota saya diberikan tempat duduk dibelakang para wanita. Ini pelecehan, para protokoler itu belajar dulu tata cara pelayanan,”ujar Saleh Ahmad.
Dijelaskannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 pasal 10 ayat (2) telah mengatur hak para pejuang, dimana Veteran Republik Indonesia berhak mendapatkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni mendapatkan hak protokoler,”Saya meminta para protokoler itu pelajari Undang-Undang tersebut, dan saya meminta kepada Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk dapat menempatkan protokoler yang benar-benar mengerti tata cara protokoler yang baik dan benar,”jelasnya.
Menurutnya, pihaknya sangat kecewa dan merasa dilecehkan atas hal tersebut. Banyak kursi yang dapat diperuntukan bagi para pejuang kemerdekaan kenapa harus ditempatkan dibelakang undangan para wanita, ”Meski saya duduk dikursi didepan dan saat saya mendapatkan laporan jika teman-teman seperjuangan saya duduk dibelakang satu barisan kursi para wanita, saya langsung tinggalkan acara itu meski acara masih berlangsung. Untuk apa kami berada disana jika kami dilecehkan. Tidak ada pejuang tidak ada Kemerdekaan dan HUT Lampura ini,”sesalnya.
Ditambahkannya, pihaknya berjanji tidak akan lagi menginjakan kakinya di gedung perwakilan rakyat tersebut meski diundang dalam kegiatan apa pun, jika pelayanan protokoler masih seperti itu,”Kami benar-benar merasa dilecehkan, tidak akan lagi kami datang ke DPRD itu meski diundang dalam kegiatan apa pun jika pelayanannya masih seperti itu,”tegasnya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya merasakan tak dihargai keberadaannya dengan penempatan yang demikian. ”Ini pembelajaran, hargai dan hormati para pejuang. Sekali lagi kami benar-benar merasa dilecehkan,”tukasnya.
Sayangnya Sekretaris DPRD Lampura, Syahrizal Adhar saat akan dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui Ponselnya tidak ada jawaban. (Iswanto/Yoan/Mico P)
