Harianpilar.com, Bandarlampung – Selain persoalan keterlambatan pelaksanaan program pembangunan, persoalan pembenahan birokrasi juga menjadi masalah yang paling banyak disorot masyarakat. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo secara tegas menyatakan reformasi birokrasi merupakan agenda prioritas.
Dalam tahap awal menjalankan reformasi birokrasi, Ridho berupaya membersihkan penataan birokrasi dari pengaruh hal-hal yang bersifat transaksional. Upaya itu mulai membuahkan hasil saat terungkapnya Surat Keputusan (SK) bodong atau palsu dalam mutasi pejabat dan PNS.
“Prinsifnya kita harus membersihkan dulu penempatan pejabat atau mutasi pejabat dari hal-hal yang bersifat transaksional. Karena pejabat atau PNS tidak akan bekerja dengan baik jika mereka selalu mengluarkan uang untuk mendapatkan jabatan, pindah atau masuk PNS. Itu dulu yang harus dilakukan,” ujar Gubernur Lampung M Ridho Ficardo saat berbincang santai dengan Pemimpin Redaksi Harian Pilar Mico Periyando, baru-baru ini.
Terungkapnya SK bodong itu, lanjutnya, menunjukkan jika selama ini ada praktik-praktik curang dalam penempatan pejabat atau PNS yang bersifat transaksional. Praktik tersebut harus diberantas sekaligus menumbuhkan mental birokrasi yang profesional dan berorientasi melayani rakyat.
“SK palsu itu baru satu masalah birokrasi yang terbongkar. Jika praktik itu masih berlangsung, maka sulit untuk melakukan reformasi birokrasi. Jadi pondasi untuk melakukan reformasi birokrasi harus kita letakkan dulu yakni bebas dari penggunaan uang untuk mendapatkan jabatan atau mutasi,” tegasnya.
Ridho bahkan meminta Harian Pilar untuk melaporkan kepadanya secara langsung jika mengetahui ada praktik jual beli jabatan atau mutasi pejabat dan PNS yang menggunakan uang. Ridho berjanji akan bertindak tegas dan tidak akan kompromi dengan masalah itu.
“Kalau mengetahui atau mendapatkan informasi tentang itu, laporkan langsung ke saya. Saya akan bertindak tegas,” tandasnya.
Selain terus berupaya membersihkan birokrasi dari praktik-praktik transaksional itu, lanjut Ridho, pihaknya juga terus mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan peningkatan profesionalisme pejabat atau PNS.”Kita akan menepatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan prestasi, tanpa ada embel-embel uang untuk medapatkan jabatan. Dengan begitu kita berharap para pejabat dan PNS bisa benar-benar bekerja dengan baik dan sepenuhnya mengabdi untuk rakyat,” jelasnya.
Penempatan pejabat dan PNS berdasarkan kemampuan dan prestasi tanpa uang, lanjutnya, juga membuat pihaknya tidak beban dalam mengevaluasi dan mencopot pejabat yang tidak bisa bekerja dengan baik.”Jadi jelas tahapan-tahapan pembenahan birokrasi kita, dan dari waktu ke waktu mudah-mudahan ada peningkatan secara kualitas dalam hal kinerja birokrasi terutama untuk pelayaan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Tim HP/Juanda)
