Harianpilar.com, Bandarlampung – Kegiatan yang dijalankan Biro Mental Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai rawan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga seluruh lapisan masyarakat perlu mengawasi secara bersama-sama.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, mengatakan, perjalanan umroh gratis yang dilakukan oleh Biro Mental rentan dengan korupsi kolusi dan Nepotisme. Sebab, sudah menjadi rahasia umum yang diberangkatkan ke tanah suci kerapkali orang mampu, kerabat pejabat, dan telah berulang menunaikan ibadah itu.
“Kita dengar selentingan seperti itu, ada yang sudah umroh diberangkatkan lagi, begitu juga dengan warga yang mampu mendapatkan jatah Umroh gratis, sehingga ini menjadi perhatian khusus, kami berharap agar kedepan tidak terjadi,” katanya, Kamis (27/5/2015).
Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga mempertanyakan Wisata Rohani bagi umat di luar Islam yang hingga kini belum dijalankan. “Kita sih menyarankan akan umat Hindu, Budha, Khatolik, dan Protestan yang menjalankan Wisata Rohani bisa berangkat bersama dengan yang Umroh. Ini agar tidak ada kecemburuan sosial,” terangnya.
Menurut Elly, Biro Mental beralasan wisata rohani untuk empat agama di luar Islam belum diberangkatkan karena nilai tukar dollar yang selalu naik dari Rp12 ribu menjadi 13 ribu.
“Mereka menyusun anggaran perjalanan Wisata Rohani itu sebelum dollar naik. Sekarang naik, makannya ditunda dahulu. Kemungkinan diberangkatkan setelah APBD Perubahan, karena APBD perubahan sudah didepan mata,” jelasnya.
Politisi Gerindra itu menjelaskan, untuk perjalanan Wisata Rohani empat agama lain di luar Islam anggaranya sebesar Rp900 juta. “Saat ini sudah ada yang mendaftar untuk Wisata Rohani, dan berkas sedang diverifikasi. Kita berharap untuk tahun yang akan datang keberangkatan untuk wisata rohani ini bisa bersamaan diberangkatkan,” pungkasnya. (Fitri/Juanda)
