Harianpilar.com, Bandarlampung – Aksi pantauan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung diharapkan jangan hanya sekedar aksi turun untuk pantauan saja, tetapi juga harus mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sekolah – sekolah terkait pada sistem online yang dilaksanakan di sekolah itu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat pendidikan sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Dr. Agus Pahrudin, M.Pd. “Harus dilihat juga permasalahan yang terjadi dengan demikian hasil pantauan itu bisa dijadikan bahan oleh para pejabat baik pemerintah Provinsi, kota maupun Dinas Pendidikan untuk memberikan stimulus dan pembenahan sekaligus peningkatan di dalam pelayanan,” jelasnya, saat diwawancarai via telepon, Selasa (14/4/2015).
Ia menilai aksi pantauan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Bahtiar Basri bersama para jajaran pejabat provinsi dan dinas pendidikan ini sangat baik dan positif lantaran sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus kepedulian dari pihak pemerintah.
“Ini sangat positif dan saya pribadi sangat setuju sekali dengan aksi yang dilakukan oleh pejabat dengan turun langsung ke sekolah-sekolah guna untuk memantau jalannya hajat besar ujian nasional ini,” ungkapnya.
Ia berharap akan selalu ada follow up ataupun tindak lanjut untuk hal-hal yang kurang baik yang di dalam pelaksanaa UN ini, agar setiap tahunnya tidak lagi bermasalah. “Kalau setiap tahun bermasalah buat apa dipantau-pantau. Berarti itu sama saja tidak ada solusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan, karena yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan hajat besar pendidikan ini adalah pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjalankan undang-undang dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Harry/Lia)
