Harianpilar.com, Bandarlampung – BKD Provinsi Lampung menuai kritikan terkait minimnya sosialisasi roling pejabat. Akibatnya, pejabat yang diroling kelabakan, lantaran roling mendadak tersebut.
“Kalau ada rolling yang dilakukan oleh BKD kurang sosialisasi, sebab, banyak rolling yang dilakukan sangat mendadak dan membuat SKPD yang ditinggalkan oleh pejabat yang dirolling menjadi kelabakan,” ungkap Kepala bagian TU Dinas Sosial Provinsi Lampung Ria, belum lama ini,
Ria menilai, BKD seharusnya melakukan sosialisasi sebelum melakukan roling pejabat.
“Iya, seharusnya BKD kalau mau rolling sosialisasi terlebih dahulu, sehingga para pejabat baik ekselon I, II, III, IV menpersiapkan segalanya, pada waktu lalu ada rolling pejabat, yang dirolling pejabat bendahara dari SKPD kami, kalau dadakan begitu bagaimana cara menghendel keuangannya,” tegasnya.
Ia berharap kedepan BKD untuk mengkordinasikan terlebih dahulu sebelum dilakukan rolling. Agar dikordinasikan bila akan rolling untuk kelancaran bersama, dan tidak terkesan mendadak.
Terkait hal itu, Sekretaris BKD Provinsi Lampung, M.Usman mengatakan, roling ada beberapa macam, yaitu; rolling untuk kepentingan dinas dan ada rolling untuk kepentingan lainnya, dan ada yang diberitahukan sebelum rolling dilaksanakan dan ada juga yang tidak ada pemberitahuan atau mendadak karena ada alasan lain sehingga rolling terkesan dadakan.
“Rolling itu dilakukan dalam rangka pembinaan dan untuk memberikan, mencari struktur organisasi yang pas, selain itu rolling juga wajib dilakukan guna untuk penyegaran dan demi kemajuan suatu program di dinas tersebut,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/4/2015).
Selain itu ada juga keterbatasan anggaran, jadi rolling juga harus melihat anggaran yang dimiliki BKD provinsi Lampung. “Jadi gak asal, ini harus dikaji terlebih dahulu dari BKD provinsi Lampung untuk kelancaran bersama dengan SKPD,” paparnya. (Fitri/JJ)
