Harianpilar.com, Bandarlampung – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD I Lampung menilai pemerintah telah gagal memperjuangkan hak yang mendasar bagi perempuan. Sistem demokrasi kapitalisme telah gagal menyejahterakan perempuan, sebab demokrasi kapitalisme lebih mengeksploitasi perempuan dengan dalih pemberdayaan perempuan, mereka menilai sistem pemerintahan dengan khilafah lebih menyejahterakan.
“Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang menerapkan hukum Syariat Islam. Khilafah menempatkan perempuan sebagai sosok yang dimuliakan, karena perannya yang amat besar dalam mencetak generasi masa depan. Dalam Khilafah, akan diterapkan seperangkat peraturan yang akan menjaga perempuan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun tatanan pergaulan. Dalam Khilafah, perempuan tidak diwajibkan bekerja, justri mendorong laki-laki untuk melaksanakan kewajibannya untuk bekerja dengan memfasilitasinya. Bukan seperti sistem kapitalisme saat ini yang justru mengeksploitasi perempuan untuk bekerja dengan dalih pemberdayaan perempuan,” terang Ketua DPD I MHTI Lampung Ade Kumalasari, di Tugu Adipura, Bandarlampung, Minggu (22/3/2015).
Bahkan menurutnya, istilah perempuan sebagai Ibu rumah tangga dalam Negara bersistem demokrasi kapitalis cenderung kepada penghinaan bagi kaum perempuan, sedangkan dalam prinsip khalifah ibu rumah tangga merupakan peran yang amat strategis sebab menjadi tokoh pendidik utama bagi sang anak.
“Istilah perempuan yang ‘hanya menjadi ibu rumah tangga’ menurut kaum feminisme, itu sesungguhnya merupakan penghinaan. Karena dalam Islam, sosok ibu rumah tangga merupakan peran yang strategis dan politis, karena peran ibu yang sangat penting yaitu memberikan pendidikan pertama bagi anak. Seorang pejuang tidak akan lahir kecuali dari perempuan pejuang,” paparnya.
Dijelaskannya, jika pemerintah dengan sistem demokrasi telah mengkhianati rakyat terutama kaum perempuan, sebab melepaskan tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan bagi perempuan, bahkan dengan sistem demokrasi layanan kesehatan yang tak berprikemanusiaanpun meningkat jumlah.
“Telah nyata di hadapan kita bahwa sistem pemerintahan apapun-buatan manusia telah gagal mewujudkan kehormatan, keamanan dan kesejahteraan. Demikian pula sistem demokrasi yang disokong penuh oleh rezim neoliberal sebagaimana pemerintah di negeri ini. Secara jelas pemerintah mempertontonkan pengkhianatannya terhadap rakyat terutama terhadap kaum perempuan,” urainya.
Dari segala permaslahan tentang perempuan di Indonesia, lanjutnya, sistem pemerintahan dengan menganut sisitem khilafah yang dapat menjamin kesejahteraan bagi perempuan, sebab sistem khilafah lebih menekankan perempuan sebagai ibu generasi. (Buchari/JJ).
