Harianpilar.com, Bandarlampung – Proses konferensi daerah (Konferda) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Lampung telah berlangsung dan kembali menempatkan Sjachroedin ZP sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung lima tahun kedepan. Namun, nama salah satu kandidat ketua DPD PDIP Perjuangan Lampung Mukhlis Basri justru secara mengangetkan tidak direkomendasikan oleh DPP PDI Perjuangan. DPP PDI Perjuangan hanya merekomendasikan Sjachroedin ZP, Mingrum Gumay dan Bambang Soeryadi sebagai calon Ketua DPD PDIP. Sementara, nama Mukhlis Basri yang paling banyak mengantongi dukungan dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP justru tidak direkomendasikan.
Kondisi itu jelas memantik kekecewaan dari para kader PDIP terutama di tingkat bawah yang merasa aspirasinya dikesampingkan. “Keputusan DPP PDI Perjuangan yang tidak merekomendasikan Mukhlis Basri sebagai Calon Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung sama saja mengabaikan dan mengkebiri hak
serta aspirasi kader serta struktur partai dibawah. Karena Mukhlis Basri itu memperoleh mayoritas dukungan dari DPC dan PAC, bahkan jauh mengalahkan pak Sjachroedin ZP sendiri,” cetus Galih Paryadi, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan periode 2010-2015, Minggu (8/3/2015).
Menurutnya, DPP PDIP juga tidak obyektif dalam melihat dinamika PDIP Lampung secara komprehensif.”Coba tanyakan ke kader-kader serta struktur partai di bawah, siapa yang paling berperan dalam perkembangan PDIP di Lampung selama ini,” tandasnya.
Kebijakan DPP PDIP itu, lanjutnya, justru blunder dan memunculkan kesan PDIP sebagai partai yang tidak demokratis.”Kalau demokratis suara dan aspirasi mayoritas itu harus dijadikan landasan,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan kader PDIP Lampung lainnya.”Sungguh di luar prediksi. Terlebih beliaukan (Mukhlis) sudah mendapatkan dukungan dari 207 PAC se-Lampung. Kenapa justru namanya tidak keluar?,” ungkap salah satu kader PDIP yang namanya enggan ditulis, saat ditemui disela-sela Konferda PDIP Lampung di Hotel Emersia, Minggu (8/3/2015).
Semestinya, lanjutnya, DPP PDIP merekomendasikan nama Mukhlis Basri diantara tiga nama yang menjadi calon. “Jadi menurut saya, kalau DPP PDIP mau adil seharusnya dua nama kader terbaik Sjachroedin ZP dan Mukhlis Basri sama-sama dimunculkan. Dukungan dari bawah itu semestinya juga dipakai DPP sebagai acuan, sehingga partai ini bukan partai keluarga lagi. Kalau seperti ini aspirasi dan hak kader dikebiri,” cetusnya.
Menurutnya, masalah itu bisa terjadi diakibatkan ketidak tahuan DPP PDIP terhadap dinamika PDIP Lampung, dimana selama ini Mukhlis Basri-lah yang berjuang keras membesarkan PDIP Lampung hingga jajaran terbawah sekalipun.
“Karena ketidaktahuan tentang Lampung. Orang itu kan hanya tahu tentang Lampung menang pileg dan pilpres aja, untuk menang keduanya itu kan yang melakukan konsolidasi ke bawah kan Pak Mukhlis. Yang dibawah ini butuh bensin minimal untuk bergerak, Pak Sjachroedin mana pernah,” tegasnya seraya mengakui dirinya kecewa dengan Rekomendasi DPP tersebut namun sebagai kader sejati tetap harus mengamankan perintah partai.
Menanggapi masalah ini, Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusirwan Sujono, mengatakan, yang direkomendasikan DPP itu merupakan hasil dari tes yang dikirimkan oleh daerah ke Jakarta. “Jadi pertimbangannya adalah dasar – dasar dari tes kepartaian, kemudian juga track record,” kilah Nusirwan.
Ketika disinggung terkait dukungan yang diperoleh Mukhlis Basriyang paling besar dari seluruh calon yang ada, Nusirwan mengatakan, pihaknya sudah mempertimbangkan segala hal. “Berdasarkan hasil test, track record dan politik. Tentu pertimbangan itu hak internal partai, dan dibawah kepemimpinan ibu Megawati urusan kepemimpinan di tingkat daerah dan cabang selalu beliau yang akan langsung memimpin dalam setiap keputusan
– keputusan,” jelasnya.
Menurut Nusirwan, dirinya berharap dengan terbentuknya kepengurusan yang baru mampu memberikan kontribusi yang baik kepada partai. Apalagi di Lampung akan menghadapi pemilukada 8 kabupaten/kota. “Jangan sampai kekalahan kemarin dalam pilgub terulang,” kata dia. Saat ditanya mengenai isu Sjachroedin ZP meminta kepada DPP untuk memimpin PDIP Lampung hanya satu tahun saja, Nusirwan membantah hal itu. Ia menyatakan dari konstitusi partai, AD ART dipastikan tidak ada tawar menawar terkait masa bhakti, hanya saja menurut Nusirwan pihaknya akan melihat perkembangan ke depannya. (Lia/Juanda)
