Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, mulai menyosialisasikan program pelayanan kesehatan masyarakat kepada lurah, camat, dan kepala Puskes se-Kota Bandarlampung.
Hal ini dilakukan, lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program berobat gratis tersebut, tentunya dengan sosialisasi ini diharapkan aparat pemerintah terkait dapat secara langsung menyosialisasikannya ke masyarakat.
Bahkan untuk masyarakat yang nomor KTP dan KK nya berbeda, Pemkot tetap menggratiskannya berobat, namun hanya untuk satu kali pelayanan saja, setelah diperbaiki kembali, baru akan kembali dilayani secara gratis.
“Ini benar-benar utuk masyarakat Kota Bandarlampung, tidak boleh menggunakan KTP sementara dan keterangan domisili. Ada juga yang bertanya kalau NIK di KK dan KTP nya beda boleh tapi hanya 1 kali pelayanan. Kemudian untuk selanjutnya perbaiki dulu digedung satu atap,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dr Amran, Senin (16/2/2015) saat ditemui ketika sosialisasi pelayanan kesehatan masyarakat kota Bandarlampung di gedung Semerghou Pemkot Setempat.
Unuk korban anonim yang ditemukan di Bandarlampung, Pemkot tetap akan menggratiskannya berobat, namun harus ada surat keterangan dari kepolisian, Dinas Sosial dan kelurahan tempat ditemukannya korban tersebut.
“Kalau korban anonim tetap gratis, tapi harus ada keterangan dari Kelurahan tempat ditemukannya, ada surat keterangan dari Kepolisian dan Dinas Sosial,” kata dia.
Dijelaskan Amran jika ada beberapa hal juga yang tidak ditanggung oleh Pemkot Bandarlampung seperti korban kecelakaan.
“Kecelakaan jelas udah ditanggung degan jasa raharja, kalu yang meyakiti diri sendiri ini jelas orang perbuatannya sendir kemauannya sendiri,” jelasnya , seraya mengatakan jika program pelayanan kesehatan masyarakat kota Bandarlampung tidak menanggung PNS, Polisi dan TNI, sebab telah dijamin oleh BPJS.
Untuk menyiasati agar tidak terjadi dobel jaminan kesehatan gratis, amran mengatakan, pihaknya telah menyiasati agar masyarakat yang akan berobat menandatangani surat pernyataa jika dia tidak memiliki jaminan keehatan lainnya.
“Sebelum berobat mereka sudah tanda tangan surat pernyataan kalau mereka nggak punya jaminan lain,” imbuhnya. (Buchari/JJ).
