Pesawaran (Harian Pilar) – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pesawaran perlu kerja keras.
Pasalnya, sejak Oktober lalu, leading sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada peningkatan, sehingga target PBB mempunyai selisih angka sebesar Rp8 miliar, dari target anggaran PBB sebelumnya.
Berdasarkan, catatan Dispenda Pesawaran, target PBB yang telah dibahas pada anggaran 2013 lalu.
Pemkab setempat menetapkan, target PBB yang diberlakukan medio Januari tahun 2014 ini, sebesar Rp1,8 miliar.
Sementara, berdasarkan pembahasan APBD Perubahan. Target PBB ditetapkan sebesar Rp.2,6 miliar. Artinya, ada selisih sebesar Rp.8 miliar.
“Terhitung sejak Oktober lalu. Target PBB sampai akhir Desember mendatang kita sudah mengacu pada target PBB sebesar Rp.2,6 miliar. Hingga saat ini, petugas kolektor terus melakukan penagihan, sampai batas waktu hingga akhir tahun ini,” terang Kadispenda Pesawaran, Toto Sumedi, S.Sos melalui Kabid Pendapatan Dispenda, Junaidi, Senin (17/11/2014).
Mantan Kabid Pemuda, Dinas Pariwisata, Pesawaran ini menambahkan, hasil penagihan PBB terhitung medio Januari- Oktober lalu, tagihan PBB baru mencapai 62,61 persen atau total tagihan PBB sebesar Rp.1,6 miliar.
“Kalau target PBB, masih mengacu dengan nilai target sebesar Rp1,8 miliar. Tentunya, penagihan PBB sampai Oktober lalu, sudah mencapai 80 persen lebih,” ungkapnya.
Sayangnya, saat ditanya berapa total tunggakan PBB yang belum tertagih hingga Oktober lalu. Mantan Kabid Kependudukan Disdukcapil Pesawaran ini belum dapat merinci. Sebab, pihaknya belum mengecek jumlah tunggakan di Bank Lampung.
“Kalau ingin lebih jelasnya, data tunggakan PBB ada disetiap kecamatan. Yang pasti, sudah lengkap, kalau kami hanya menerima bukti setoran tagihan PBB setiap bulan secara global. Jadi tidak ada rincian, berapa jumlah total tunggakan PBB,” kilahnya.
Ditanya, dari 144 desa ada berapa? jumlah desa yang mendapat sanksi berupa denda PBB, lantaran telat membayar pajak bangunan ini.”Datanya juga ada dikecamatan. Jadi kita tidak mengetahuinya,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, dari sembilan kecamatan pencapaian target PBB hingga Oktober lalu, hampir rata-rata diatas 50 persen. Dimana kecamatan tertinggi untuk pencapaian target PBB,
yakni, Kecamatan Waykhilau dengan pencapaian penagihan mencapai 100 persen dari jumlah total PBB sebesar Rp.74 juta, menyusul peringkat kedua Kecamatan Kedondong, dari total target PBB sebesar Rp.78 juta. Hingga Oktober lalu, tagihannya mencapai 97,37 persen. (Fahmi/JJ).
