Lampung Utara (Harian Pilar) – Sedikitnya 46 desa dari 247 desa dan kelurahan di Lampung Utara (Lampura) memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan. Faktor penyebabnya,rata-rata disebabkan minimnya areal persawahan serta kurangnya potensi pertanian karena lahan sudah tidak subur lagi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura sudah memasang beberapa langkah strategi guna menekan tingginya angka kerawanan tersebut.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Lampura Wirjon melalui Kasi Ketersediaan Pangan Mohamad Merdy mengatakan, pihaknya sampai sekarang telah menerima data sebanyak 46 desa di beberapa kecamatan di wilayahnya yang mengalami rentan kerawanan pangan sejak tahun 2011 lalu.
”Data kita menerima data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Karena kedua lembaga ini yang bertugas melalukan pendataan,”ujar Merdy, Senin (3/11).
Merdy menjelaskan, desa- dimaksud diantaranya desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi, desa Tulung Balak, Sukamulya, Gunung Katon kecamatan Tanjung Raja. ”Kemudian di Kecamatan Abung Barat yakni desa Hujan Mas, Simpang Abung, Kistang, Kemplas, Pematang Kasih, Lepang Balak dan desa Gunung Betuah,”ujarnya seraya menjelaskan sisanya berada dibeberapa kecamatan lainnya yakni Abung Tengah, Kotabumi dan Sungkai Selatan.”Yang jelas total data yang kami terima berjumlah 46 desa se Lampung Utara,”ujarnya lagi.
Dijelaskan, terkait dengan rentannya kerawanan pangan tersebut, pihaknya sudah membuat rekomendai kepada Bupati Lampung. Untuk kemudian imbuhnya diteruskan kepada masing-pihak terkait guna ditindak-lanjuti.”Seperti contoh, rumah tangga tanpa akses listrik dibidangi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan minimnya jumlah sarana kesehatan. Dan pihak terkaitrnya adalah Dinas Kesehatan,”terangnya pula.
Menyikapi kerawanan pangan itu, lanjut Medy, pihaknya sudah melakukan 5 langkah dan strategi yakni, peningkatan pelayanan social, terutama pemberdayaan masyarakat UMKM dan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan pertanian tanaman pangan, Pembangunan dan pemerataan pelayanan kesehatan, Pembangunan Energi Terbaharukan dan Pengembangan Infrastruktur.”Lima langkah dan strategi itu, ditindak-lanjuti oleh masing-masing pihak terkait,”ujarnya seraya mengakui, pihaknya saat ini masih menunggu hasil pendataan yang baru oleh BPS maupun TNP2K. (Iswan/Hery/JJ)
