Harianpilar.com, Jakarta- Pemerintah pusat resmi menyiapkan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun untuk digelontorkan kepada 490 pemerintah daerah yang sedang mengalami tekanan fiskal.
Langkah tanggap ini diambil guna menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan seluruh hak keuangan para pegawai daerah tetap terpenuhi tanpa kendala.
Kucuran dana segar tersebut disalurkan secara khusus untuk menutup defisit anggaran di daerah, terutama demi menjamin kelancaran pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan ini juga menjadi tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah pusat segera turun tangan memperkuat kondisi keuangan daerah yang berisiko terganggu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan akan diselesaikan dalam waktu dekat setelah seluruh persyaratan administratif rampung.
”Pencairan diharapkan paling lambat minggu depan. Proporsinya sesuai kondisi keuangan masing-masing daerah karena kekurangannya berbeda-beda, dan itu yang kita coba tutup,” ujar Purbaya, Rabu (5/8).
Ia menambahkan bahwa intervensi anggaran ini sangat krusial agar pengabdian para tenaga kerja daerah tidak terancam. “Pemda itu akan dikasih tambahan anggaran sehingga mereka tidak kerepotan membayar gaji, termasuk untuk PPPK dan program-program daerah. Diharapkan tidak akan ada PHK terhadap PPPK,” lanjutnya.
Mengenai besaran dana yang diterima oleh tiap wilayah, Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan bahwa perhitungan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Kami telah menghitung beberapa pemerintah daerah yang mengalami gap antara APBD dengan kebutuhan riilnya, terutama untuk pembayaran gaji ASN daerah maupun PPPK. Selisih itulah yang kami tutup melalui bantuan pemerintah pusat,” kata Nufransa.
Pemerintah pusat pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan fiskal di 490 daerah penerima pasca-pencairan. Jika di lapangan masih ditemukan daerah yang mengalami kendala anggaran mendesak, pemerintah mengindikasikan keterbukaannya untuk memberikan dukungan alokasi tambahan pada pekan-pekan berikutnya.(*)
Ya bang
