oleh

Hutang Belanja Pemkot Bandarlampung 736,93 M, FPKS: Perlu Normalisasi Keuangan

Harianpilar.com, Bandarlampung – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)  mengingatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait hutang belanja yang mencapai angka 736,93 miliar per 31 Desember 2020.

Hal tersebut dikemukakan FPKS saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna Raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Bandarlampung tahun anggaran 2021.

Sidik Efendi, yang membacakan pandangan umum FPKS, mengatakan bahwa hutang belanja pemkot Bandar Lampung per 31 Desember 2020 sebesar 736,93 miliar. Dengan rincian tahun 2020 sebesar 659,66 miliar dan hutang tahun 2019 sebesar 77,27 miliar.

“Berkaca dari realisasi tahun 2020 dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 semester pertama, sudah seharusnya Pemkot Bandar Lampung melakukan penyesuaian target pendapatan secara rasional dan terukur. Ditambah lagi kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, maka target pendapatan asli daerah (PAD)  Kota  Bandar  Lampung  sebesar  Rp1,135  triliun  dari  sebelumnya  Rp991  miliar, menurut kami tidak Rasional dan Tidak Terukur. Implikasi lain, tentunya jumlah hutang pemkot Bandar Lampung akan membengkak dan menjadi beban pada APBD 2022,” kata Sidik, Selasa (14/09/2021).

Sidik melanjutkan, dengan beban hutang sebesar 736,93 miliar, seharusnya pemkot lebih fokus pada pelunasan hutang. Salah satu caranya adalah dengan menunda kegiatan-kegiatan, program kerja bahkan  kegiatan pembangunan fisik yang tidak terlalu prioritas.

“Kami melihat efek dari kebijakan menggelar seluruh  program kerja atau kegiatan fisik yang tidak prioritas menyebabkan dampak pada orang banyak, seperti tertundanya tunjangan guru, insentif guru honor, insentif kader KB, insentif kader Posyandu, insentif RT, guru ngaji, dan sebagainya. Kondisi saat ini sedang susah, ditambah pula dengan tertunda pembayaran hak-hak masyarakat Bandar Lampung. Padahal masyarakat sangat memerlukan apa yang menjadi hak mereka,” tutur Sidik.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengatakan kondisi keuangan Bandarlampung perlu dilakukan normalisasi.

“Agar pemerintah menghentikan sementara kegiatan atau program kerja yang tidak prioritas, mengingat tingginya beban hutang. Beban hutang ini jadi beban ke anggaran berikutnya, kami mengingatkan karena kuasa anggaran ada di eksekutif,” kata dia. (Ramona/JJ)