oleh

140 Miliar Untuk BUMD Baru. PKS : Lebih Baik Untuk BUMDes

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyodorkan angka Rp140 Miliar penyertaan modal pada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukannya sedang diusulkan ke DPRD setempat. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyebut angka itu normatif.

Dalam draft raperda pembentukan lima BUMD itu diketahui total penyertaan modal sejumlah Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh milyar rupiah). Rp140 milyar tersebut antara lain digunakan untuk rencana pembentukan BUMD PT Wisata Lampung Indah Rp40 milyar, rencana pembentukan BUMD PT.Agro Sejahtera Rp25 milyar.

Kemudian, rencana pembentukan BUMD PT.Trans Lampung Berjaya Rp25 milyar, rencana pembentukan BUMD PT.Lampung Sarana Karya Rp25 milyar; dan rencana pembentukan BUMD PT.Lampung Usaha Energi Rp25 milyar.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Puji Sartono, mengatakan, fraksi PKS berpandangan alokasi anggaran penyertaan modal bagi BUMD baru sebanyak Rp140 milyar itu akan lebih bijak jika dialokasikan kepada penguatan 1.369 BUMDes aktif se-Provinsi Lampung.

Menurutnya, dengan alokasi Rp140 milyar tersebut masing-masing BUMDes setidaknya akan mendapatkan stimulus anggaran, sebanyak Rp102.264.427 (seratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

“Tentu saja hal tersebut, sangat dinanti oleh mereka yang memang bergerak di usaha sektor riil. Pasti mereka seperti sedang menikmati oase ditengah gersangnya padang pasir,” punglasnya.

Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan anggaran sebesar Rp140 miliar yang tercantum dalam raperda penyertaan modal untuk lima BUMD adalah angka normatif. Pasalnya, penentuan anggaran tersebut tetap memerlukan proses serta pembahasan dengan DPRD Provinsi Lampung.

Hal itu diungkapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi, Rabu (01/09/2021).

“Dana yang tertulis disini untuk disetujui oleh anggota DPRD melalui APBD, jadi bukan berarti tahun anggaran 2022, BUMD-nya harus menggunakan anggaran 141 miliar, tapi angka normatif. Ketika dia (pengusaha atau investor, red) transaksi maka dana yang kita usulkan dibahas, dan ini tidak mudah. Kita harus ada prosesnya tapi dilakukan pembahasan dengan DPRD, mana kontraknya, mana bisnisnya,” terangnya.

Oleh karena itu, Gubernur memohon pengertian kepada para anggota DPRD Provinsi Lampung terkait hal tersebut.
“Saya hanya menjual informasi kepada negara maupun para pengusaha. Lampung punya BUMD, ini namanya yang bisa digunakan transaksi administrasi, karena saya menghindari tertumpuknya program di wahana dan LJU,” kata dia.

Gubernur juga menyampaikan, Pemprov Lampung berkewajiban dengan sungguh-sungguh agar PAD terus bertambah. “Pemprov Lampung tidak akan mungkin mengembangkan bisnisnya atas nama pemerintah. Oleh karena itu saya memerlukan BUMD,” kata dia.

Karena, BUMD yang ada sudah terlalu berat bebannya. Tapi tidak satupun bisa berhasil dengan maksimal. Kedepan dirinya  berharap profesionalisme BUMD harus didukung.

“Bagaimana ceritanya Wahana Raharja menangani bidang perdagangan tetapi ikut mengelola pariwisata nasional,” ujarnya.

Sehingga, Pemprov memerlukan BUMD yang secara profesional dan tidak tumpang tindih, apalagi cara penanganannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

“DKI belasan Jawa tengah Jawa barat. Kita dengan berbagai macam program hanya dua BUMD dan belum menunjukkan keberhasilan. Itu juga belum ditunjukkan tingkat profesionalisme,” kata dia.

Oleh karena itu, dirinya memohon memohon persetujuan agar Anggaran pendirian BUMD ini sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007.

“Angka boleh disebut tapi tetep akan melalui proses. Oleh karena itu mohon persetujuan anggota DPRD, ini belum operasional, ketika saya sudah transaksi dengan para penguasa dan negara luar dia sudah memasukkan anggaran ke bank Lampung baru kita usulkan,” pungkasnya.(Ramona)