Harianpilar.com, Bandarlampung – Terkuaknya data kasus covid 19 di Lampung yang sebenarnya kerap ditutupi dinilai bisa memicu kekacauan dalam penangan pandemi covid 19. Sebab, data menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penangan Covid 19.
Anggota DPR RI Dapil Lampung, Taufik Basari, mengatakan, Pemprov Lampung harus mengkonsolidasikan data seputar kasus covid-19 yang disampaikan oleh kabupaten/kota se-Lampung.
“Jadi memang yang namanya data dimana-mana itu harus sinkron. Antara data provinsi dengan kabupaten/kota bahkan harus sinkron dengan pusat. Kalau datanya kacau, maka penangananya juga kacau,” ungkapnya, Rabu (18/08/2021).
Ketua DPW Partai NasDem Lampung ini meminta secepatnya dilakukan konsolidasi data kasus covid-19 di Lampung.”Apabila ada temuan data yang tidak sinkron, maka harus dikonsolidasikan, jangan dibiarkan. Karena data nggak boleh beda dan harus sama. Dicari tahu dimana problemnya, mana yang keliru, provinsi atau kabupaten/kota. Apakah data benar ditutupi atau seperi apa kita tidak tahu,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Lampung juga berkewajiban menjelaskan kepada publik terkait hasil penelusuran data kasus covid-19 tersebut. “Karena kalau tidak ditelusuri bakal kacau dalam penanganan covid-19 ke depan,” kata dia.
Menurutnya, sinkronisasi data kasus covid-19 itu sangat penting sekali dalam menentukan kebijakan penanganan Covid-19.”Bayangannya seperti kita masuk jalan setapak di hutan dan kita tidak punya peta. Anggap data itu petanya. Kita bakal kesasar kalau nggak ada peta. Dalam penanganan pasti ada target dalam menyusun kebijakan, jika data kacau, kebijakan juga kacau akhirnya target tidak tercapai,” cetusnya.
Tobas menilai data kasus Covid-19 yang ditutupi itu merugikan masyarakat, terlepas itu ada unsur kesengajaan atau kelalaian. “Karena kita belum tahu problemnya dimana. Apakah benar ditutupi atau kesalahan input. Dan ini yang harus mengungkapkan adalah Pemprov Lampung,” jelasnya.
Terkait apakah data yang ditutupi ada kaitannya dengan tingginya angka kematian di Lampung, Taufik Basari belum bisa berkomentar banyak. Karena kalau satu data yang berkaitan dengan data lain sudah error tidak bisa menjadi pijakan dengan data selanjutnya.”Makanya kita menunggu sekali sinkronisasi dan konsolidasi data yang dilakukan Pemprov Lampung dengan apa yang disampaikan oleh kabupaten/kota,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, data seputar kasus corona virus disease (Covid) 19 di Lampung ternyata banyak ditutupi. Data yang dilaporkan disebut tidak sesuai dengan jumlah kasus sebenarnya. Komisi V DPRD Provinsi Lampung akan mendalami siapa yang berbohong terkait data tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, DR.dr.Reihana, menuding Dinkas Kesehatan (Dinkes) kabupaten/kota yang menututupi data kasus covid 19. Namun, Komisi V DPRD Lampung tidak percaya begitu saja dan menyebut keterangan Reihana baru sepihak.
Dalam Hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPRD Provinsi Lampung dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung, Senin (16/8), Reihana mengklaim melonjaknya data angka Covid-19 saat ini setelah pihaknya memberi pengarahan kepada Dinkes kabupaten/kota agar tidak menutupi data kasus covid 19. “Kenapa mereka sekarang berani menyampaikan angka yang melonjak saat ini. Ini sebelumnya ditutup terus, agar terlihat bagus terus. Ini semua kita bedah satu-satu. Kami panggil person ke person. Termasuk Waykanan, tadinya nol, nol nggak ada. Kami panggil, kami sampaikan. Gimana positif lima? Ini yang keluar positif aja ada 50, yang lain kemana,” terangnya dalam RDP itu.
Jubir Satgas Covid-19 Provinsi Lampung ini mengaku kesal dengan kelakuan Dinkes kabupaten/kota yang telah menutupi data Covid-19. “Karena jujur saja kesel aja dengan daerah. Data jangan dikeluarkan, malu kalau punya zona merah. Ini terus terang saja saya sampaikan disini. Jadi saya nggak mau disalahin terus. Karena kami capek, bekerja terus,” kata dia.
Reihana mengingatkan kepada seluruh Dinkes kabupaten/kota agar jangan sampai Menteri Kesehatan turun untuk mengadili terkait data yang ditutupi.”Ketika menteri mengadili kamu (Dinkes kab/kota), nggak mungkin kepala daerah membela kamu. Kamu pasti disalahin. Dan ini kami brengos, baru mereka mau mengeluarkan data,” ungkapnya.
Reihana juga mengatakan, pihaknha tak kurang-kurangnya untuk memberikan pengarahan dan pelatihan kepada Dinkes kabupaten/kota. “Kita panggil mereka satua persatu. Kita bedah satu-satu, bagaimana angka kematian dan lainnya. Bahkan kita juga mengajarkan mereka bagaimana melakukan tracing,” jelasnya.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan, pihaknya akan mendalami terkait informasi yang disampaikan Kepala Dinkes Provinsi Lampung terkait Dinkes kabupaten/kota yang terkesan menutupi data Covid-19. “Lagi kita dalami siapa yang berbohong disini. Dan RDP masih kami tunda agar dinkes membawa data yang lengkap baru nanti kita lanjutkan,” jelasnya.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo (DRB), menambahkan, Komisi V berencana akan memanggil Dinkes kabupaten/kota se-Lampung untuk meminta keterangan terkait informasi yang diberikan oleh Kepala Dinkes Lampung Reihana yang menyebutkan Dinkes Kabupaten/kota menutupi data Covid-19 serta tidak bisa melakukan testing, tracing, dan treatment (3T). Sebab keterangan Reihana itu baru sepihak.
“Kita Komisi V nggak mau adanya ketidakharmonisan antara Dinkes Provinsi dengan kabupaten/kota. Kita komisi V tidak ingin saling menyalahkan. Ini semua harus kita perbaiki bersama,” kata dia.
Dikatakannya, Komisi V sebagai bidangnya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menangani Covid-19 yang selama ini belum terselesaikan dan banyak hambatan. Untuk itu, pihaknya akan memanggil Dinkes kabupaten/kota se-Lampung agar ketahuan dimana terjadinya miss comunication. Karena, Dinkes kabupaten/kota ujung tombak yang melakukan 3T.
“Kita belum bisa percaya, bisa iya atau tidak. Ini baru sepihak kita denger bahwa menurut Kadinkes Lampung kabupaten/kota menutupi data. Ini baru sepihak maka kita akan dengar nanti. Karena kita pengen menyelesaikan penangan covid Lampung ini bersama. Nggak boleh saling menyalahkan,” pungkasnya. (Ramona)
