oleh

‘Kejanggalan’ Kartu Petani Berjaya

Harianpilar.com, Bandarlampung – Terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan Kartu Petani Berjaya (BPB). Mulai dari data petani yang telah terdata hingga masalah anggaran. Untuk data petani terjadi perbedaan data dari tiga sumber yang terkait. Kemudian, dalam website KPB  www.kpb.lampungprov.go.id/alur.html disebutkan KPB tidak menggunakan dana APBD maupun APBN. Namun, setelah ditelusuri terdapat beberapa mata anggaran yang terkait KPB.

Terkait data petani yang telah terdata, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Angga Satria Muda, menyampaikan jumlah pendataan petani baru mencapai kurang lebih 3 persen dari total petani di Lampung.”Hasil RDP awal tahun lalu, data KPB baru terdaftar 37.000 petani dari total -/+ 1,3 juta petani di Lampung,” ungkapnya.

Kemudian, Ketua Tim Program KPB, Prof. Yusuf Barusman mengklaim jumlah petani yang sudah terdaftar di program KPB mencapai 200 ribuan lebih. “Ini saya sudah cek, sebulan yang lalu sudah ada 200 ribuan lebih. Dan hampir tiap detik selalu ada yang mendaftar,” kata dia.

Surat Kabar Harian Pilar mencoba melakukan penelusuran melalui website KPB www.kpb.lampungprov.go.id/alur.html, di website Kartu Pertani Berjaya itu terdapat kontak WhatsApp, saat dihubungi kontak itu menjawab dan menjelaskan jumlah petani yang telah terdata untuk mendapatkan KPB. Hingga kini disebutkan data petani teraktivasi dalam program Kartu Petani Berjaya berjumlah : 181.455.”Untuk data petani yang sudah menerima Kartu Combo BNI (KPB) bapak dapat menghubungi BNI,” tulisnya.

Terkait anggaran, dalam website KPB www.kpb.lampungprov.go.id/alur.html disebutkan KPB memiliki 5 karakteristik. Pertama sistem berjalan sebagaimana bisnis apa adanya. Kedua Tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Ketiga Sistem berbasis keanggotaan tertutup. Keempat Sistem memiliki data yang didapat dari praktik lapangan yang akan berubah secara terus menerus dengan tujuan mengetahui efektivitas dan efisiensi pertanian. Kelima Perlunya komitmen kebersamaan (gotong royong) dari semua pihak yang terlibat untuk keberlanjutan.

Namun, setelah ditelusuri dalam Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor  58 Tahun 2020 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortik Provinsi Lampung terdapat beberapa mata anggaran terkait KPB. Pertama anggaran Sosialisasi dan koordinasi pengembangan Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan kode rekening 3.03.3.03.01.49.01 senilai Rp111.634.000.

Kemudian, anggaran Penyiapan database dan sistem informasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan kode rekening 3.03.3.03.01.49.02, pada APBD murni senilai Rp2.077.391. namun setelah perubahan turun menjadi Rp949.155.500.

Lalu anggaran Implementasi Kartu Petani Berjaya dengan kode rekening 3.03.3.03.01.49.03 sebelum perubahan Rp441.674.000,00, sesudah perubahan naik menjadi Rp1.091.222.655.(Tim/Ramona/Maryadi)