Harianpilar.com, Bandarlampung – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memastikan akan kembali menghidupkan perekonomian di Terminal Agrobisnis Penengahan, Lampung Selatan. Dalam waktu dekat ini terminal agrobisnis akan segera difungsikan.
“Ya, dalam waktu dekat ini akan kita rapatkan dengan beberapa Satker untuk kembali menghidupkan terminal agrobisnis, kita tunggu anggaran dari pusat untuk membenahinya, dan kemudian kita hidupkan menjadi pasar induk, akan kita optimalisasikan dengan segera,” jelasnya saat ditemui di Balai Keratun, Rabu (13/1/2016).
Lebih lanjut orang nomor satu di Lampung mengatakan, bila anggaran dari pusat sudah bisa dicairkan, tidak menutup kemungkinan nantinya terminal agrobisnis kembali hidup.
Sebelumnya diketahui Ketua DPRD provinsi Lampung Dedi Afrizal mengatakan, bahwa terminal argobisnis perlu ditata ulang kembali. Selama ini bangunan yang sudah mencapai dua belas tahun ini belum ada manfaatnya bagi masyarakat.
Melihat keberadaan terminal agrobisnis Lampung yang rencananya seperti induk utama masih belum tepat. Sebab, para petani di Provinsi Lampung masih belum siap. Termasuk petani di Kabupaten Lampung Selatan.
Lebih lanjut politisi partai PDIP itu menjelaskan, karena keberadaan terminal agrobisnis sendiri, lanjutnya, tidak hanya akan dijadikan tempat transaksi lokal. Tapi juga dimasukan dalam sistem logistik nasional. Dimana, terang dia, produk pertanian yang masuk dalam terminal agrobisnis sudah harus memiliki standar kualitas yang baik.
Saat ini kerja keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di bidang perekonomian mulai membuahkan hasil. Sebelumnya, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyepakati nota kesepakatan (MoU) dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. MoU itu bernomor 14/2015 dan 520/1137/04/2015 tentang Penyediaan Bahan Pangan dari Provinsi Lampung untuk Provinsi DKI Jakarta.
Dengan adanya MoU tersebut, Lampung akan memasok sejumlah bahan pangan ke Jakarta. ’’Dengan kerja sama ini tentu diperlukan peningkatan sistem pertanian dan kesiapan petani serta komitmen dan kerja sama semua pihak dalam menjaga lahan-lahan pertanian yang digunakan sebagai daerah ketahanan pangan,” jelasnya.
Selain itu, kembali lagi menambahkan Politisi PDIP juga menuturkan aset yang sudah ada dan dibangun juga harus dirawat. Pihaknya juga berharap satuan perkerja perangkat daerah (SKPD) dapat merawatnya. “Ini kan perkerjaan rumah bagi eksekutif dan legislatif untuk menjaga aset,” katanya. (Fitri/JJ)
