oleh

Lampung Diguyur 9 Triliun

Harianpilar.com, Bandarlampung – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2016 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah kepada 15 Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi dan Satuan Kerja Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sudah turun. Alokasi APBN untuk Lampung tahun 2016 ini mengalami peningkatan 18,03% dibandingkan dengan alokasi dana APBN Tahun 2015.

Satuan Kerja Vertikal di Provinsi Lampung juga turut melakukan penandatangan Pakta Integritas yang disaksikan Langsung oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Lampung Sahat MT Panggabean.

Adapun Satuan Kerja yang melakukan Penandatanganan Pakta Integritas diantaranya BPK RI, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Pengadilan Tinggi Lampung, Korem 043 Garuda Hitam, Lanal Panjang Provinsi Lampung, Brigif 3 Marinir Piabung, Kanwil Hukum dan HAM Lampung, Kanwil Ditjen Pajak dan Lampung, Kanwil Agama Lampung, Universitas Lampung, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menjelaskan, bahwa Alokasi anggaran APBN untuk Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah sebesar Rp 9trilyun yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Kantor Pusat dan Kantor Daerah. Alokasi tersebut mengalami peningkatan 18,03% dibandingkan dengan alokasi dana APBN Tahun 2015.

Dalam kesempatan ini Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Daerah yang telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan atas prestasi tersebut Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan dalam pencapaian kinerja dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 75milyar.

Gubernur juga menambahkan bahwa kekuatan fiskal diharapkan dapat menjadi stimulan dalam proses pembangunan yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga oleh selurih masyarakat terutama menggerakan investasi dari kalangan swasta. Sehingga diharapkan hasil pembangunan terus meningkat dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata.

“Untuk itu diperlukan upaya membangun sinergi antara program-program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum-forum koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap tingkat kelembagaan,” ujarnya belum lama ini.

Lebih lanjut orang nomor satu di Lampung itu menghimbau, kepada seluruh Kepala Daerah dan Kepala SKPD serta Satuan Kerja Vertikal mulai bekerja pada awal Tahun Anggaran 2016 guna efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di Provinsi Lampung. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja daerah, efisiensi serta percepatan dalam pelaksanaan program pembangunan. (Fitri/Jhon)