Harianpilar.com, Bandarlampung – Sejumlah proyek pengadaan di Dinas Pertanian Pesawaran yang ditenggarai sarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), berpotensi merugikan keuangan Negara. Bahkan, dugaan pungli pada proyek pengadaan handtraktor dan optimasi lahan di dinas tersebut disinyalir dilakukan secara terorganisir.
Untuk itu, aparat penegak hukum didesak segera melalukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
Beberapa proyek Dinas Pertanian Pesawaran yang diduga beraroma Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yakni, proyek pengadaan Handtraktor, disinyalir ada permainan dalam penyaluran Handtraktor, diduga penerima bantuan dimintai Rp3-5 juta.
Selain itu, proyek optimasi lahan dengan total luas lahan 25 hektar dengan nilai Rp30 juta, yang juga diduga ada praktik pungli, dimana kelompok tani (Poktan) dimintai uang setoran sebesar Rp3 juta/poktan.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Transparansi Akuntabilitas Publik Lampung menilai, temuan adanya indikasi KKN pada sejumlah proyek pengadaan di Dinas Pertanian Pesawaran, merupakan petunjuk awal adanya indikasi korupsi, terlebih kegiatan itu sangat berpotensi merugikan Negara.
“ Adanya potensi kerugian Negara delam pengelolaan keuangan daerah merupakan petunjuk awal yang mengarah kepada praktek korupsi. Ini sudah cukup bagi aparat pen egak hukum untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan,” ungkap Direktur YLBH Transparansi AKuntabilitas Publik Lampung Handri Martadinyata, SH, saat dihubungi via telepon, Minggu (11/10/2015).
Menurut Handri, adanya dugaan pungli di setiap kegiatan proyek APBD maupun APBN sudah menjadi isu sentral dan sudah menjadai rahasia umum. Soal penanganannya, kata Handri, tinggal menunggu keseriusan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan nonor satu ini.
“Sudah bukan rahasia umum lagi, jika ada dugaan pungli pada kegiatan proyek pemerintah. Tinggal menunggu keseriusan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya,” tegas Handri.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Pesawaran Sucipto mendesak Pemkab Pesawaran untuk segera menyelesaikan temuan lembaga ini yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pertanian.
“Kritik yang disampaikan LSM Bajak itu merupakan bentuk ketidak puasan masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan SKPD. Dan itu mesti diapreasi positif, dan secepatnya dapat segera dituntaskan,” tegas Sucipto, saat dihubungi via telepon, Rabu (7/10/2015).
Menurut Sekretaris DPC PDI-P Pesawaran ini, pihaknya akan melakukan pengawasan dan memantau sejauh mana niat pemda dalam mengakomodir aspirasi masyarakat untuk dapat melakukan pembenahan di badan SKPD kabupaten setempat.
Di mana, sebutnya, dugaan penyimpangan yang dikelola ataupun yang disalurkan melalui Distannak bukanlah hal tabu dan mesti diungkap oleh pihak berkompeten.
“Monitoring evaluasi sekaligus pemeriksaan yang dilakukan pihak terkait yang ditugaskan Pemda, kiranya melaksanakan tugas secara objektif tanpa ada yang ditutupi. Dan seandainya dikemudian ditemukan adanya penyelewengan di dalam kegiatan yang diselenggarakan tentunya dapat diberikan sangsi tegas. Ya jika perlu rekomendasikan kepenegak hukum, sebagai cermin bagi instansi lainnya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, desakan pengungkapan ‘Mainan’ sejumlah proyek di Dinas Pertanian Pesawaran terus mengalir. Betapa tidak, hingga kini aparat hukum belum merespon, terkait temuan dugaan penyelewengan sejumlah proyek di dinas tersebut.
Sejumlah proyek di Dinas Pertanian Pesawaran yang ditenggarai ‘Bermasalah’ di antaranya, proyek pengadaan handtraktor hingga optimasi lahan senilai Rp30 juta/Poktan dengan luas lahan sebesar 25 hektar. Diduga dalam pelaksanaannya, proyek optimasi lahan ini sarat penyimpangan.
Bukan hanya itu, pihak Dinas Pertanian diduga melakukan pungli dengan meminta setoran terhadap kelompok tani (poktan) masing-masing sebesar Rp3 juta.
“Ya kami dikenakan pungutan sebesar Rp3 juta mas, oleh Pak Sugiarto (Ka.UPTD Waylima). Dan dana tersebut langsung serahkan ke Ka.UPT, sebab beliau (Sugiarto-red) meminta bagian dari dana bantuan yang kami terima,” terang salah seorang nara sumber penerima bantuan optimasi lahan, sembari mewanti namanya tidak disebutkan, belum lama ini.
Koodinator aksi Bajak Lampung Anto, di sela-sela aksi di kantor Dinas Pertanian Pesawaran, Senin (5/10/2015) lalu menjelaskan, sejumlah kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan dan Disdikbud, serta BKD maupun Diskes disinyalir sarat akan penyimpangan. Seperti hal dicontohkan untuk program optimasi lahan Distannak Pesawaran sarat akan pungli.
“Program optimasi lahan, kelompok tani penerima manfaat bantuan diharuskan setor 3-5 juta. Dan belum lagi untuk pengadaan hendtrakror roda dua, para poktan terlebih dahulu menyetor dana 2-3 juta. Dan itu semua diserahkan pada pak Bambang (kabid SDM), dan hebatnya lagi infonya Kabid serta Kadistanak Pesawaran ini kebal hukum karena merasa ada pihak keluarga yang bertugas di Kejaksaan,” ungkap Anto.
Dikatakan Anto, diduga dalam perealisasian sejumlah kegiatan di tiga dinas itu ditengarai tidak sesuai dengan pagu peruntukkan dan bahkan dijadikan ajang bisnis bagi oknum pejabat yang berkompeten.
Seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes), jelasnya, dalam perealisasian klaim Jampersal diduga adanya kongkalikong antar oknum pejabat di tubuh Dinkes. Dan ditambah lagi kegiatan BKD pada perealisasian SPMT ke pihak CPNS Dinkes yang tidak sesuai dengan TMT.
Dan parahnya lagi sambung Anto, Disdikbud yang seyogyanya menjadi pencetak atau melahirkan penerus bangsa yang memiliki SDM maju dan berdaya saing, ternyata turut dalam nuansa KKN.
Sepreti halnya, tutur Anto, dalam penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) perealisasian tidak sesuai dengan peruntukkan. Belum lagi, kegiatan RKB maupun rehab berat dan ringan yang ditengarai kuat adanya pungutan liar sebesar 17- 20 persen dari pagu anggaran.
Artinya sambung Anto meneruskan, kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pesawaran diduga mengalami kemunduran dan ketertinggalan dibandingkan dengan keadaan kabupaten lainnya.
“Pembangunan Kabupaten Pesawaran kami anggap gagal!!.kami meminta pihak berwenang agar segera turun kelapangan untuk memeriksa, mengaudit seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan kepada bapak Pj bupati untuk mencopot Kasatker yang bermasalah,” pungkasnya.
Usai orasi, 5 perwakilan massa diterima Pj. Bupati Pesawaran Paryanto, yang didampingi Sekda Hendarma, Kaban Kesbangpol Syukur, Kabag Protokol, Sekretaris Disdikbud Risman S, dan Kabid Dikmen Aidiyantoni serta Kabid Dikdas A Rifai, Harun Tri Djoko Kadiskes serta Ratna Dewi Sekretaris Distannak.
PJ bupati berjanji akan mengevaluasi kinerja perangkatnya. Bahkan menurut Paryanto, jika perlu sekiranya dapat diluruskan serta ditindak lanjuti ke penegak hukum.
“Benar atau salah sudah ada yang menangani dalam hal ini, tentunya penegak hukum,” tegasnya.
Ditegaskan Paryanto, terlebih dahulu dalam waktu dekat ini kita akan perintahkan pihak Inspektorat untuk mengcroschek kegiatan 4 SKPD yang ditengarai sarat masalah. Di samping itu, Paryanto juga meminta kepada Sekda Hendarma untuk memanggil sejumlah Satker guna mengetahui kebenaran seperti hal yang ditudingkan.
“Dalam waktu dekat ini kita akan perintahkan pihak Inspektorat untuk memantau dan mengevaluasi sejumlah kegiatan Satker tersebut. Dan bila nanti ditemukan indikasi mengarah melawan hukum, kenapa tidak kita rekomendasi kepenegak hukum. Namun sebelumnya kita lakukan pembinaan terlebih dahulu jika masih dimungkinkan, karena bagaimanapun beban moral kalau semua mesti dilanjutkan keranah hukum,” tandasnya. (Nico/Fahmi/Juanda)
