Harianpilar.com, Mesuji – Terkait adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh para PNS dan tenaga honorer di lingkup Pemkab Mesuji, Inspektorat setempat akan segera menindak lanjuti proses verifikasi ijazah tersebut.
Inspektur Mesuji Supratomo menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) setempat, terkait indikasi penggunaan ijazah instan dan ijazah palsu tersebut.
“Kita sudah mulai tahapan verifikasi, di antaranya dengan melakukan pengecekan langsung ke absahan ijazahnya ke perguruan tinggi tempat mereka menuntut ilmu,” kata Supratomo, Minggu (20/9/2015).
Dikatakan Inspektur, bila pihaknya juga berharap adanya sikap kooperatif dari para PNS dan THL untuk melengkapi data yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan ke absahannya.
Sebab, ini berkaitan langsung dengan aturan pegawai dan berpengaruh pada kinerja aparatur sipil negara dan pembangunan di Kabupaten Mesuji.
Sementara sangsi apa yang akan diberikan apabila ditemukan adanya PNS dan THL yang menggunakan ijazah instan atau ijazah palsu,? Supratomo menegaskan sangsi mengacu pada aturan kepegawaian.
“Terkait sanksinya kita tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Namun, apabila ditemukan adanya penggunaan izajah palsu maka itu sudah merupakan tindak pidana yang sanksinya jelas sesuai aturan. Tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan bisa diberhentikan dari status atau jabatannya,” tandas Inspektur yang juga merupakan pejabat BPKP pusat itu.
Sebelumnya pihak BKDD Mesuji telah melakukan pengumpulan data ijazah PNS dan THL dari 40 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan 7 kecamatan dilingkup pemkab Mesuji, yang dilakukan sejak awal bulan juli hingga bulan agustus lalu.
Diketahui total seluruh PNS Mesuji berjumlah 2638 orang dan tenaga harian lepas (THL) terdapat 828 orang.
Telah mengumpulkan data ijazah nya masing-masing sesuai himbauan dari Kemenpan RB guna menghindari adanya ijazah palsu dan ini sudah masuk pada tahapan verifikasi. Dimana, pada proses verifikasi BKDD Mesuji akan melibatkan Inspektorat setempat, sebelum hasil pendataan mereka kirim ke Kemenpan RB. (Sandri/Juanda)
