Harianpilar.com, Bandarlampung – Harga kebutuhan pokok terus melambung naik akibat krisis ekonomi yang menerpa Indonesia berimbas juga ke Provinsi Lampung. Hal itu diperparah dengan lemahnya serapan anggaran dari pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota se Lampung karena adanya ketakutan dari para pegawai.
Presiden Indonesia, Joko Widodo pun meminta kepada seluruh gubernur, Kapolda, Kajati untuk bersama-sama gotong royong memulihkan perekonomian bangsa melalui pengoptimalan pengunaan anggaran APBD di tiap daerah.
Sebab pembangunan daerah menjadi minus manakala tidak ada yang dibelanjakan pemerintah daerah.
“Ini pak gubernur langsung rapat dengan 15 kepala daerah se lampung untuk membahas tentang serapan anggaran dan krisis ekonomi,” ujar Asisten I Tauhidi, seperti dikutip dari Website Pemprov Lampung, belum lama ini.
Sementara dalam sambutan acara pengukuhan Pengurus Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) wilayah Lampung dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Lampung, dibalai Keratun, Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyebutkan alasan indonesia terkena krisis ekonomi lantaran masalah internal yakni lambatnya birokrasi dan menurunnya keaktifan penggunaan anggaran.
“Presiden marah, kita yang hadir merasakan kemarahannya atas lemahnya aju ekonomi nasional. Ada faktor Eksternal dan Internal, dan presiden sampaikan faktor internal yang bisa dimaksimalkan dan dirubah. Ada dua variable yaitu mengenai lambatnya birokrasi dan cendrung menurunnya goverment spending oleh kuasa anggaran.”ujarnya menirukan pernyatan Presiden saat rapat di Bogor pekan lalu.
Saat ini menurut Ridho para pembuat kebijakan, para pelaksanapembangunan, dan para kuasa anggaran menurun keaktifannya dalam melakukan pembangunan. Salah satu faktornya dikarnakan karna takutnya tuduhan penyelewengan anggaran sehingga bermain aman dan lebih aman tidak melakukan pembangunan dan kebijakan.
“Jadi banyak kepala dinas, bupati, walikota dan gubernur yang memilih duduk diam saja daripada masuk penjara, nah hal ini yang harus kita hindari. Mari kita bersama melaksanakan program pembanguan dengan aturan yang sudah ada. Kalau aturan jelas kenapa takut, kalau keluar dari aturan itu yang salah,”pungkasnya. (Web/JJ).
