oleh

Soal RPJMD, 5 Fraksi Setuju Gunakan Hak Interpelasi

Lampung Utara (Harian Plar)
Sepertinya hak interpelasi (meminta keterangan) akan dipergunakan anggota DPRD Lampung Utara, terkait belum diterbitkanya Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019.
Hal itu terlihat dalam sidang paripurna DPRD Lampura tentang pembahasan usul inisiatif 20 anggota DPRD soal penggunaan Hak interpelasi yang digelar, Senin (10/11). Dimana dalam sidangparipurna yang dihadiri sebanyak 43 dari 45 anggota dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, mayoritas fraksi menyatakan persetujuannya.

Dalam sidang yang dipimpin Yusrizal, wakil ketua DPRD setempat itu, sebanyak 5 fraksi dengan tegas menyatakan menyetujui penggunaan Hak Interpelasi. Kelima fraksi dimaksud adalah, fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKB dan fraksi Restorasi. Sementara 2 fraksi, yakni fraksi Partai Golkar dan fraksi PKS, menyatakan penolakanya. Sedangkan fraksi PAN seolah ingin tetap dalam posisi ‘aman’. Fraksi itu memberikan pernyataan yang mengambang yang nyaris sulit untuk diterjemahkan. “jangan tanya setuju atau tidak, pahami dulu hak interpelasi itu apa, kan hak untuk meminta keterangan. Nah kami setuju untuk meminta keterangan soal keterlambatan RPJMD, tetapi saat inikan belum pada tahapan hak interpelasi,” ujar Jordan Bangsa Ratoe, jurubicara fraksi PAN berkilah saat ditanyakan makna sesungguhnya dari pendapat fraksi PAN yang tidak tegas itu.
Sebelumnya jurubicara fraksi PDIP, Rico Picyono menyampaikan hendaknya Hak Interpelasi dapat diterjemahkan sebagai sebuah langkah yang positif. Artinya penggunaan hak dimaksud semata-mata guna kepentingan Lampung Utara. Seperti diketahui, RPJMD merupakan landasan dalam meletakkan arah kebijakan pembangunan yang akan dijalankan kepala daerah. Dimana RPJMD berisikan visi dan misi kepala daerah selama 5 tahun ia menjabat. Begitu pentingnya RPJMD itu, UU memerintahkan paling lambat 6 bulan setelah dilantik, wajib bagi kepala daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah Tentang RPJMD.

Masalahnya kemudian, hingga bulan kedelapan Agung Ilmu Mangkunegara menjabat sebagai bupati, Rancangan Perda RPJMD itu belum juga disampaikan. Oleh karenanya sangat wajar, jika 20 anggota menyampaikan usul inisiatifnya agar DPRD menggunakan hak interpelasi. “karenanya setelah melakukan kajian yang mendalam, kami fraksi PDIP sependapat untuk mempergunakan hak interpelasi, meminta keterangan kepada bupati terkait belum terbitnya Perda RPJMD itu,” ujar Rico
Pendapat itu dikuatkan juru bicara fraksi Gerindra, Nurdin Habim ketika menyampaikan pendapat fraksinya.

Disebutkan dasar pemikiran pengusul inisiatif adalah melihat realita yang ada bahwa hingga bulan ke 8 bupati menjabat, belum juga ada Perda RPJMD. Padahal UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan, dalam waktu paling lama 3 bulan setelah dilantik, bupati wajib menerbitkan Perbup tentang RPJMD. Kemudian dipertegas dalam Undang-undang 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah dirubah kedalam UU 23/2014, disebutkan dalam kurun waktu paling lama 6 bulan setelah bupati dilantik, harus telah disahkan Perda tentang RPJMD. “Sementara hingga saat ini belum ada pembahasan, terlebih terbitnya Perda tentang RPJMD itu, karenanya kami sependapat penggunaan hak interpelasi,” kata Nurdin.

Begitupun dengan pendapat fraksi Demokrat, yang disampaikan jurubicaranya Wansori. Intinya mereka sependapat dengan pengusul inisiatif bahwa penggunaan hak interpelasi dalam persoalan itu sangat tepat. Menariknya 2 fraksi yang sejatinya berasal dari partai koalisi pengusung pasangan Agung Bersama Paryadi (ABDI), yakni fraksi PKB dan Restorasi juga memberikan pendapat senada. Kedua fraksi itu juga menyatakan sependapat untuk menggunakan hak interpelasi.

Sementara fraksi Golkar melalui jurubicara Ahmad Fadli dan fraksi PKS lewat jurubicaranya Tri Purwo Handoko, menyatakan penolakan. Alasannya, belakangan mereka mengetahui bahwa Raperda RPJMD telah disampaikan pada sekretariat DPRD Lampung Utara. Namun karena Alat Kelengkapan DPRD Lampura belum terbentuk, Raperda RPJMD itu belum dilakukan pembahasan.

Usai mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, pimpinan sidang kemudian menskor sidang paripurna itu. Paripurna akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pendapat pengusul inisiatif yang waktunya akan ditentukan kemudian. (Iswan/Hery/JJ).