oleh

Rekrutmen P3K Kesehatan Disoal

Harianpilar.com, Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, meminta proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kesehatan  untuk ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Abdoel Moeloek, laboraturium kesehatan daerah, yang tesnya telah dilakukan pada 7 Desember 2022 yang lalu, dihentikan untuk sementara waktu.

Pasalnya, DPRD melalui Komisi I menerima banyak masukan dari masyaralat terkait dugaan adanya kejanggalan dalam dalam proses rekrutmen.

Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal  mengungkapkan, banyak masukan masyarakat soal dugaan adanya kejanggalan dalam penilaian afirmasi.

“Tentu sebagai wakil rakyat yang berupaya tetap aspiratif terhadap setiap masukan dari warga masyarakat, kami harus menyampaikan mengenai pentingnya penghentian segala proses yang menyangkut rekrutmen P3K di RSJ, RSUAB, Labkesda dan lainnya. Karena berdasarkan masukan masyarakat, disinyalir sarat dengan kejanggalan, diantaranya adalah dalam penilaian afirmasi,” ungkap Yozi dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (10/1).

Diungkapkan Yozi, dalam penilaian kelayakan calon P3K terdapat tambahan penilaian yang dikenal dengan afirmasi yang mempertimbangkan usia, masa kerja, dan tempat bertugas.

“Masukan dari masyarakat yang menghadap kami di Komisi I adalah adanya kejanggalan pada sisi afirmasi. Misalnya sebelumnya tidak pernah bertugas di instansi tersebut, namun kemudian muncul keterangan bahwa yang bersangkutan – sebutlah si fulan, bertugas di instansi tersebut. Padahal secara faktual tak pernah bertugas. Saat ini zaman keterbukaan dan mudah mendeteksi perihal tersebut,” tegasnya.

Terkait hal itu,  Yozi memastikan pihaknya segera memanggil OPD/BLUD tersebut dalam waktu dekat.

“Semoga ada titik terang, agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih kita di Komisi I mendorong pelaksanaan good governance di Provinsi Lampung, seperti yang tertuang dalam misi 2 dalam Visi: Rakyat Lampung Berjaya, yakni Mewujudkan Good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik,” pungkas Yozi. (*).