oleh

Kejari Didesak Proses Sekretariat Dewan Tuba

Harianpilar.com, Bandarlampung – Temuan atas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Sekretraiat DPRD Tulangbawang (Tuba) tahun 2021 senilai Rp260 juta, didorong ke ranah hukum.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang (Tuba) didesak untuk segera mengambil langkah hukum atas dugaan penyimpangan pada anggaran belanja tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Tulangbawang.

Pegiat Anti Korupsi dari Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Suadi Romli menilai, temuan pada anggaran belanja tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Tuba, bisa dijadikan petunjuk awal untuk dilakukan penyelidikan terhadap Sekretariat Dewan Tuba.

“Temuan itu merupakan petunjuk awal adanya dugaan korup pada mata anggaran tersebut. Kejari atau pihak kepolisian sudah bisa melakukan penyelidikan,” kata Romli, saat diminta tanggapan via telepon, Selasa (6/12).

Romli juga memastikan pihaknya akan mengawal temuan tersebut hingga ke ranah hukum.

“Kita juga akan mengawal temuan tersebut hingga ke ranah hukum. Termasuk melaporkan langsung temuan di sekretriat dewan Tuba ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Wakil Ketua I DPRD Tuba Aliasan secara tegas menyatakan, temuan BPK atas kelebihan pembayaran anggaran belanja tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan dinilai murni kesalahan sekretariat dewan.

Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD Tulangbawang sebesar Rp360 juta, hingga menjadi temuan BPK.

“Kelebihan pembayaran tunjangan transportasi itu murni kesalahan sekretariat dewan, bukan kesalahan kami. Karena kami tahun kemarin sudah mengajukan surat pengembalian kendaraan dinas ke Sekertariat pada akhir tahun 2020 kemarin,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Tuba Aliasan, saat diminta tanggapannya via telepon, Senin (5/12).

Diungkapkan Aliasan, jika pihaknya sejak tahun 2021 sudah tidak menggunakan kendaraan dinas.

“Tahun 2021 kemarin Kami sudah tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan itu, makanya Kami diberikan uang tunjangan transportasi. Surat serah terima kendaraan dinas sudah kami berikan akhir tahun 2020 kemarin, jadi bulan salah kami lagi, itu kesalahan sekertariat,” tegas Aliasan.

Aliasan juga mengaku tidak mengetahui apakah uang kelebihan anggaran itu sudah dikembalikan ke kas daerah atau belum.

“Terkait apakah uang kelebihan pembayaran tunjangan transportasi itu sudah dipulangkan atau belum ke Kas daerah, itu bukan urusan kami, yang salah kan sekertariat. Kami Dewan hanya pemakai yang mengetahui surat menyurat dan mengatur itu semua kan pihak sekertariat, jadi tanyakan langsung dengan sekertaris dewan itu yang lebih paham semuanya,” ungkapnya.

Aliasan juga memastikan, untuk tahun 2022 pihaknya tidak lagi mengambil uang tunjangan transportasi tersebut.

“Karena wakil ketua I dan II telah kembali menggunakan kendaraan dinas tersebut,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengelolaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang (Tuba) pada Sekretariat Dewan (Sekwan) tahun 2021, diduga langgar Peraturan Pemerintah (PP) 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD Tulangbawang sebesar Rp360 juta, dengan asumsi Rp15 juta+ Rp15juta x12 bulan.

Sekretaris DPD Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Tulangbawang Barat (Tubaba) Suhendri menjelaskan, pada tahun anggaran 2021, Sekwan DPRD Tuba menganggarkan belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp6,132 miliar, dengan realisasi sebesar Rp6,080 miliar atau 99,15%.

Dimana, besaran tunjangan transportasi tersebut telah diatur melalui Peraturan Bupati Tulangbawang Nomor 32 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulangbawang Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 Tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD Tulangbawang dengan rincian sebagai berikut, ketua Rp17 juta, wakil ketua Rp15 juta dan anggota DPRD Rp13 juta.

Sementara, kata Suhendri, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diterima SIKK-HAM Tubaba, dari hasil review dokumen dan wawancara BPK  dengan bendahara barang, kabag umum dan sekretaris DPRD pada tanggal 28 Maret 2022 terungkap, jika pihak Sekwan tetap memberikan uang transportasi kepada wakil ketua I dan II, meski keduanya telah diberikan kendaraan dinas.

Padahal, ketentuan pemberian uang transportasi tersebut sudah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 16 menyatakan bahwa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan.

“Diketahui bahwa wakil ketua I dan II saat ini masih mempergunakan kendaraan dinas jenis Toyota Fortuner BE 1036 TZ,  dan Wakil Ketua II DPRD masih mempergunakan kendaraan dinas jenis Toyota Fortuner BE 1037 TZ,” ungkap Suhendri.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan transportasi sebesar Rp360 juta.

Lantaran, Sekwan diduga tidak mengikuti ketentuan dalam merealisasikan dan membayarkan tunjangan transportasi pimpinan DPRD.

“Penjelasan atas Pasal 16 di atas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan adalah, bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya,” ungkap Suhendri.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Keuangan DPRD Tulangbawang Anton mengaku jika soal pembayaran trasportasi pimpinan dan anggota DPRD bukan ranah bagian keuangan.

“Itu bukan bidang kami, tapi di Bagian Umum. Permasalahan ini akan kita rapatkan,” kata Anton, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Sementara, Sekertaris DPRD Tulangbawang Puncak Setiawan, belum berhasil untuk dikonfirmasi. (*).