oleh

Sulpakar : Serahkan Ijazah Siswa

Harianpilar.com, Bandarlampung – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung bergerak cepat menyikapi masalah ijazah sejumlah alumni SMAN 1 Waylima Kabupaten Pesawaran, yang diduga ditahan pihak sekolah karena belum melunasi uang komite.

Atas kejadian itu, Disdikbud akan memberikan teguran keras kepada pihak sekolah dan memerintahkan ijazah siswa itu diserahkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung, Sulpakar, menegaskan, pihaknya langsung menindaklanjuti masalah ijazah sejumlah SMAN 1 Waylima yang ditahan pihak sekolah akibat belum membayar uang komite itu.

“Langsung kita tindaklanjuti,” ujar Penjabat Bupati Mesuji ini pada Harian Pilar, Rabu (23/11).

Menurutnya, Disdikbud akan segera menanggil pihak sekolah dan komite untuk mempertanyakan masalah itu, dan jika benar ijazah para siswa itu ditahan karena belum melunasi uang komite maka pihaknya akan memberikan teguran keras.

“Kita juga minta ijazah segera diserahkan ke yang bersangkutan,” tegasnya.

Sebelumnya, tujuh siswa SMAN I Waylima, Pesawaran, mulai dari angkatan 2017-2018 belum menerima ijazah dari sekolah lantaran belum membayar tunggakan uang komite.

Atas perlakuan tersebut, ke tujuh wali murid melaporkan pihak SMAN I Waylima ke Ombudsman perwakilan Lampung.

Perwakilan wali murid Edi Yanto menjelaskan, jika sejak kelulusan 2018 lalu, ijazah anaknya ditahan pihak sekolah lantaran belum membayar uang komite.

“Dari tahun 2018, ijazah anak saya belum diserahkan oleh pihak sekolah, sebelum saya melunasi tunggakan pembayaran sekolah anak saya tersebut,” ungkap Edi, Senin (21/11).

Kondisi yang sama juga diungkapkan wali murid Khairullah. Ia mengaku sejak anaknya lulus di SMAN I Waylima tahun 2017 ijazahnya masih ditahan pihak sekolah, lantaran belum melunasi tunggakan uang komite.

“Ijazah anak saya sampe sekarang belum juga diberikan sekolah, pernah saya memintanya tapi kata pihak sekolah harus menyelesaikan tunggakan pembayaran sekolahnya dulu, makanya saya lapor Ombudsman supaya bisa dibantu jalan keluarnya,” ujarnya.

Dirinya juga berharap, pihak Ombusdman dan penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan para wali murid.

“Dan jika dalam laporan kami ini sudah memenuhi unsur, maka kami wali murid berharap kepada pihak terkait dalam hal penegak hukum supaya bisa mengusut adanya dugaan pungutan yang mengatasnamakan komite di SMAN I Waylima,” ungkapnya.

Dirinya juga menilai, uang komite itu bersifat sumbangan yang tidak mengikat dan bersifat sukarela.

“Kan sekarang sudah ada BOS dan BosDa, kok sekolah masih melakukan pungutan iuran Komite dan iuran komputer dan pungutan lainnya,” keluhnya.

Terkaik hal itu, Plh Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman RI Perwakilan Lampung David mengatakan, saat ini pihaknya Ombudsman RI Perwakilan Lampung sedang melakukan On The Spot  mengenai laporan yang disampaikan masyarakat terkait penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah.

“Kita hadir disini terkait adanya laporan masyarakat mengenai ditahannya ijazah siswa oleh pihak sekolah dikarenakan ada beban biaya sekolah yang belum diselesaikan. Untuk itu kita sedang melakukan verifikasi dengan menghadirkan wali murid dari siswa yang ijazahnya masih ditahan sekolah tersebut,” ujarnya.

Menanggapi keluhan wali murid atas dugaan penahanan ijazah, Komite SMAN I Waylima sudah sangat bijaksana dalam menghadapi persoalan ini.

Bahkan, pihaknya sudah memberi keringanan pembayaran komite.

“Kami sudah luar biasa bijaksana, itu laporan sepihak. Anak tersebut tiga tahun kami didik dan kami beri kesempatan sampai dia lulus dengan nota benarnya anak ini tidak mampu. Setelah itu anak ini lulus coba anda bayangkan apa yang harus anda berikan kepada sekolah berterima kasih to, karena sudah lulus walaupun tanpa biaya,” kata Bendahara Komite SMAN I Waylima, Maysuri, saat dihubungi via telepon, Selasa (22/11).

Keringanan yang dimaksud, menurut Maysuri, dengan membuat perjanjian separoh pembayaran, namun disalahgunakan.

“Kami sudah beri kebijakan untuk membayar seporah saja. Tapi ternyata kesepakatan tersebut disalahgunakan. Dia malah bikin berita di Medsos pihak sekolah begini-begini. Setelah itu dia lapor Polres,” sesalnya.

Terkait Ombudsman, Maysuri mempersilahkan saja pihak wali murid melapor.

“Bagi pelapor silahkan saja, tapi jangan menerima berita sepihak. Ombusdman diminta penjelasan ke pihak menejemen sekolah, apa yang terjadi di lapangan tidak seperti yang dilaporkan,” ungkapnya. (*).