oleh

Dendi Buka Bimtek Penyusunan LPPD Bagi Perangkat Desa

Harianpilar.com, Pesawaran – Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona membuka kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun 2023, di Aula Pemda Pesawaran, Jum’at (23/9/22).

Kegiatan Bimtek LPPD dilingkungan Pemkab Pesawaran dihadiri Sekjen Kemendagri RI, Suhajar Diantoro bersama tim, Plh Setdakab Pesawaran, Syukur, Sekretaris DPRD Pesawaran, Toto Sumedi dan jajaran OPD Pemda setempat serta camat se Kabupaten Pesawaran.

Bupati Pesawaran mengatakan, sesuai undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan satu kali dalam setahun.

Karenanya kata Bupati, demi meningkatkan kualitas penyusunan LPPD Kabupaten Pesawaran kedepan, dipandang perlu untuk dilakukannya peningkatan kapasitas pengetahuan dan juga wawasan SDM, dengan cara melalui Bimtek LPPD.

“Dengan digelarnya Bimtek ini, diharapkan penyusunan LPPD ditahun 2023 mendatang lebih baik lagi. Tim LPPD mampu menggambarkan kondisi nyata akan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Dan tentunya dengan mencantumkan pencapaian realisasi aktual dari program-program yang sudah direncanakan,” kata Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, disela acara Bimtek.

Bupati berharap kepada peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan benar, karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kinerja bapak-ibu peserta dalam melaksanakan tugas-tugas ke pemerintahan di desa.

“Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur desa mulai dari perencanaan, pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan yang ada,” tutur Dendi.

Sementara, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menyebut, tolok ukur pencapaian kinerja Pemerintah Daerah bukan saja pada kemajuan insfrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Namun, indikator lain tampak pada struktur Pemerintahan Daerah terutama dalam bidang pelayanan publik yang diberikan.

“Kehadiran kami bersama tim Kemendagri dalam rangka melakukan pembinaan. Dimana Pak Bupati mengajak kita untuk berdiskusi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, tentunya demi perbaikan penyelenggaraan program pemerintah daerah untuk lebih baik lagi kedepannya,” jelas Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, saat diwawancara awak media terkait kehadirannya di Pemda Pesawaran, Jum’at (23/9/22).

Lebih lanjut dikatakannya, kemajuan suatu daerah banyak variablenya, utamanya kepemimpinan kepala daerahnya yang didukung oleh DPRD, lalu ditopang peran serta  organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kapasitas kemampuan masing-masing demi mewujudkan visi-visi Bupati seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Apapun jabatan yang disandang dipundak kita, tetap fungsinya adalah sebagai pelayan masyarakat, dan pak presiden menekankan untuk itu. Kemudian partisipasi dan kontrol masyarakat juga sangat berperan dalam mewujudkan kemajuan suatu daerah,” pungkasnya.(fahmi/enal)