oleh

Soal Komposisi Calon Anggota, Timsel Bawaslu Dikritik

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pengamat dan politisi perempuan mengkritik Tim Seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung terkait rekuitmen calon anggota Bawaslu periode 2022-2027, terkait tidak adanya keterwakilan perempuan pada penetapan komposisi calon anggpta.

Padahal, berdasarkan dalam Undang-Undang (UU) Pemilu tahun 2017 Pasal 92 ayat (11) disebutkan, Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPRI) Lampung, Apriliati mengaku prihatin dan menyayangkan atas pengumuman enam calon anggota Bawaslu Lampung oleh Timsel.

“Dalam Pasal 10 dan pasal  92 UU Pemilu Tahun 2017 kan sudah mengamanatkan kok  diabaikan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini, Rabu (3/8).

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini juga menilai Timsel Bawaslu belum satu tarikan nafas dengan upaya untuk mencapai keterwakilan perempuan minimal 30 persen di pemilu 2024.

Menurutnya, idealnya para penyelenggara Pemilu seharusnya linier dengan  semangat Pengarusutamaan Gender (PUG) dan mendorong  keterwakilan 30 persen perempuan dengan menempatkan 30 persen juga  para penyelenggara pemilu sampai tataran tingkat bawah.

“Rasa Sense of belonging semangat yang sama untuk Pengarusutamaan Gender belum satu tarikan nafas. Padahal, kita baru mengesahkan Perda PUG,” ungkapnya.

Menurutnya, UU dibuat untuk keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dimana, kata dia, dalam salah satu pasalnya  memuat perintah atau amanat.

“Manakala itu tidak  dilaksanakan apa namanya,  menyedihkan, memalukan untuk Lampung yang sudah mentargetkan Indeks Pemberdayaan Gender,” imbuhnya.

Dirinya juga menilai, Timsel Bawaslu tidak sejalan dengan  UU Parpol dan PKPU yang  imperatif mewajibkan 30 persen keterwakilan perempuan.

“Padahal UU Parpol dan PKPU  yang mewajibkan keterwakilan perempuan di setiap  dapil  itu memberikan spirit moral  dan Yuridis tentang  perjuangan  kaum Perempuan  sampai level Mentri Pemberdayaan Perempuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dari pengumuman Timsel Bawaslu Lampung ini akan berpengaruh terhadap capaian ideks pemberdayaan gender.

“Indeks kita akan rendah.  Apalagi Bawaslu adalah lembaga yang penting dalam kehidupan demokrasi kita. Dan kita harus bersikap.  Jangan sampai Hasil karya timsel Bawaslu ini akan berpengaruh terhadap capaian indeks pemberdayaan gender kita,” pungkasnya.

Terpisah, Pengamat Politik Unila, Sigit Krisbintoro mengatakan, seharusnya Timsel Bawaslu Lampung memperhatikan amanah UU pemilu.

“Amanah untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen baik dalam keanggotaan parpol, legislatif maupun keanggotan penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Lanjutnya, Bawaslu selaku pengawas pemilu tentu harus mengawasi terlaksananya UU Pemilu, agar keterwakilan perempuan dalam parpol maupun calon anggota legislatif bisa terpenuhi.

“Tentu kalau ada anggota perempuan di bawaslu diharapkan dapat menjaga keterwakilan perempuan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mempertanyakan keberadaan dua anggota Timsel Bawaslu yang perempuan.

“Sepengetahuan saya ada dua anggota timsel perempuan, pertanyaan saya mengapa mereka tidak bisa memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam keanggotan Bawaslu,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Timsel Bawaslu Lampung, Tuntun Sinaga belum bisa dikonfirmasi terkait tidak adanya keterwakilan perempuan dalam enam besar calon anggota Bawaslu Lampung.

Sebelumnya, Tim Seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengumumkan hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Selasa 2 Agustus 2022. Pengumuman melalui surat bernomor 025/TIMSEL.LA/08/2022.

Dalam surat itu, Timsel Bawaslu Lampung mengumumkan 6 besar calon anggota Bawaslu Lampung. Mereka adalah Apriliwanda dengan nomor peserta 016, Iskardo P Panggar (015), Hamid Badrul Munir (044), Imam Bukhori (018), Bambang Wahyudi (042), dan Suheri (014). (*)

Komentar