oleh

Kebut Kasus Lampura, KPK Kembali Periksa Tujuh Saksi Swasta

Harianpilar.com, Bandarlampung – KPK terus mengebut perkara kasus dugaan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) tahun 2015 hingga 2019 dengan tersangka Akbar Tandaniria Mangku Negara (ATMN), Selasa (23/11). Lembaga anti rasuah melalui penyidiknya itu kembali memeriksa tujuh saksi terkait dari kalangan swasta.

Ke tujuh saksinya itu adalah Suhaimi, Edi Abizar, Alex Sondi, Ansori, Berly, Budi Rahmat Riadi dan Yovi Andika. Sehari sebelumnya, KPK juga memeriksa tujuh saksi dari unsur swasta yakni A. Zulfi, Abet Apriansyah, Adris Yuli Yanto, Ahmad Pebrian, Ahmad Yani Sahri, Albert Renaldo, dan Ferizon.

“Saksi ini diperiksa di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung. Namun, dia belum menjelaskan lebih lanjut terkait pemeriksaan ini,” terang Plt. Jubir KPK, Ali Fikri dalam siaran persnya, Selasa (23/11).

Diketahui, Akbar ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi tahun 2015-2019 di Lampura pada 15 Oktober lalu atas pengembangan kasus Agung Ilmu Mangkunegara di kabupaten Lampura 2014-2019.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait tersangka Akbar Tandaniria Mangku Negara (ATMN).

Pada Jumat (15/10), KPK resmi menahan Akbar selaku ASN yang juga merupakan adik dari Bupati Lampura periode 2014 hingga 2019, Agung Ilmu Mangkunegara.

Perkara dugaan gratifikasi di Pemkab Lampura tahun 2015 hingga 2019 ini merupakan perkara pengembangan dari perkara sebelumnya yang menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Agung dan Syahbudin selaku Kepala Dinas PUPR Lampura. Perkara keduanya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Tersangka Akbar sebagai representasi atau perwakilan dari Agung, di mana Akbar berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampura untuk kurun waktu tahun 2015 hingga 2019.

Dalam setiap proyek dimaksud, Akbar dengan dibantu Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi dan Gunaidho Utama sebagaimana perintah dari Agung dilakukan pemungutan sejumlah uang atau fee atas proyek-proyek di Lampura.

Selanjutnya, realisasi penerimaan fee tersebut diberikan secara langsung maupun melalui perantaraan Syahbudin, Raden Syahril, Taufik Hidayat dan pihak terkait lainnya kepada tersangka Akbar Tandaniria untuk diteruskan ke Agung Ilmu.

Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, tersangka Akbar bersama-sama dengan Agung, Raden Syahril, Syahbudin, Taufik Hidayat diduga menerima uang seluruhnya berjumlah Rp 100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampura.

Selain mengelola, mengatur, dan menyetor penerimaan sejumlah uang dari paket pekerjaan pada Dinas PUPR untuk kepentingan Agung, tersangka Akbar diduga juga turut menikmati sekitar Rp 2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya. (Ramona/JJ).

Komentar