oleh

Transparansi Rendah Picu Korupsi Daerah

Harianpilar.com, Jakarta – Tingkat korupsi di daerah dinilai masih tinggi. Hal itu dipicu oleh tatakelola dan transparansi keuangan daerah yang rendah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku prihatin atas masih maraknya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah. Dari catatannya hingga saat ini sebanyak 127 Kepala daerah menjadi terpidana kasus korupsi.

“Ada 127 kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, seperti dilansir suara.com, Senin (13/09/2021).

Menurut Sri Mulyani lemahnya tata pengelolaan keuangan daerah selama ini menjadi biang kerok masih tingginya angka korupsi disejumlah daerah.

“Kita juga melihat pengelolaan keuangan daerah belum optimal dengan indikasi besarnya belanja birokrasi seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang rata-rata 59 persen dari total anggaran daerah dalam 3 tahun terakhir,” katanya.

Atas maraknya aksi korupsi ini membuat indeks daya saing di daerah sangat rendah. Tak hanya itu kolaborasi antardaerah dalam menciptakan daya tarik, daya investasi, daya competitiveness dari daerah juga masih terbatas .

“60 persen daerah memiliki indeks daya saing sedang atau rendah berdasarkan survei dari BRIN tahun 2021,” katanya.

“Dengan belum optimalnya kapasitas daerah yang menyebabkan semakin sulit mencapai tujuan bernegara,” terangnya.

Selain itu, masalah transparansi keuangan daerah juga masih lemah dan menjadi perhatian publik.”Transparansi masih menjadi issu publik,” pungkasnya.(J Hipni )

Komentar