oleh

DPRD Segera Cek Lokasi IUP

Harianpilar.com, Bandarlampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung merespon cepat kabar Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Tanjung Tua Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM/PTSP) yang diduga melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Mereka berencana akan meng-crosscheck IUP tersebut dengan turun langsung ke lapangan.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal mengatakan, pihaknya akan turun langsung ke lokasi IUP untuk meng-crosscheck kebenarannya.”Soal IUP yang sudah terlanjur diterbitkan, kita akan cek turun ke lapangan, apakah IUP itu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kita atau tidak. Dan jika perlu kita bawa juga pihak-pihak terkait,” tegas Yozi Rizal, Rabu (07/04/2021).

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, apabila ditemukan IUP yang telah diterbitkan itu tidak sesuai dengan RTRW, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Lampung untuk memerintahkan DPM/PTSP untuk mencabut IUP tersebut.

“Ya kalau nggak sesuai, maka kita merekomendasikan kepada Gubernur Lampung untuk memerintahkan kantor penanaman modal pintu satu atap untuk mencabut IUP tersebut,” tandasnya.

Namun, lanjutnya, hal itu tidak bisa terburu-buru. Apalagi, daerah tersebut merupakan daerah-daerah konflik. “Makanya kita akan meletakkan sesuatunya itu dalam keadaan yang proporsional,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, pada prinsipnya DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah provinsi Lampung untuk kemaslahatan rakyat Lampung.”Tapi jika ditemukan adanya program yang tidak pro-rakyat, maka kita sebagai legislatif yang fungsinya mengawasi kinerja eksekutif, harus mengevaluasi dan mengkritik mereka,” pungkasnya.(Ramona/Maryadi)

Komentar