oleh

DKPP: Bawaslu Lampung Tidak Langgar Kode Etik

Harianpilar.com, Bandarlampung – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak gugatan laporan Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) dengan nomor perkara 69-PKE-DKPP/II/2021.

Menurut DKPP, para teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung yang mendiskualifikasi paslon 3 Bandarlampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah dibenarkan secara hukum.

Menurutnya lagi, para teradu terbukti menjalankan prinsip profesional, sesuai standar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Berdasarkan penilaian fakta memeriksakan keterangan selama sidang pemeriksaan DKPP, para teradu tidak terbukti melanggar kode etik,” tegasnya, Rabu (07/04/2021)

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang DKPP dengan agenda pembacaan putusan perkara yang dilakukan secara daring.

“Kami menolak permohonan pengadu secara seluruhnya,” kata Ketua DKPP Muhammad dalam sidang putusan di Jakarta yang disiarkan secara langsung melalui akun facebook DKPP RI.

Ia melanjutkan, DKPP merehabilitasi nama baik teradu dimulai dari Ketua Fatikhatul Khoiriyah dan seluruh anggota Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar, Adek Asy’ari, Muhammad Teguh, Hermansyah, Tamri, dan Karno Ahmad Satarya sejak putusan ini dibacakan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengapresiasi atas putusan DKPP dalam kasus tersebut.

“Alhamdulillah, semoga semakin menguatkan kewenangan yang dimandatkan oleh UU dan kami bisa lebih maksimal dan profesional dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris KRLUPB, Ariyanto Yusuf mengaku kecewa dan terkejut dengan keputusan DKPP yang menolak permohonannya. Karena, dirinya optimis DKPP bakal mengabulkan permohonannya dengan bukti-bukti yang ada dan cukup kuat.

“Kami tidak membayangkan DKPP menolak laporan kami. Tapi, mungkin DKPP punya pertimbangan lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan mempelajari dan berdiskusi dengan pihak lainnya terkait menanggapi putusan DKPP tersebut.

“Kami akan diskusikan dengan kawan-kawan apa langkah selanjutnya,” tukasnya.

Sebelumnya, DKPP akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 13 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/4) pukul 09.30 WIB.

Dari 13 Perkara yang akan dibacakan salah satunya yakni untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung dengan nomor perkara 69-PKE-DKPP/II/2021, dengan teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah, Iskardo P. Panggar, Adek Asy’ari, Muhammad Teguh Hermansyah, Tamri, Karno Ahmad Satarya.

Sekretaris Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB), Ariyanto Yusuf selaku penggugat mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi tersebut. Dirinya berharap, dalam sidang pembacaan putusan nantinya DKPP dapat mengabulkan seluruh permohonannya.

Dikatakannya, ada dua point penting yang diajukan dalam sidang gugatan tersebut. Pertama, memecat dengan tidak hormat seluruh anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Kedua, mencabut hak seluruh anggota Bawaslu Provinsi Lampung untuk menjadi penyelenggara pemilu lagi.

“Kita berharap dua permohonan ini dapat dikabulkan semua oleh DKPP dalam sidang pembacaan putusan besok (hari ini, red),” ujarnya, Selasa (6/4).

Dirinya optimis DKPP dapat mengabulkan permohonannya. Optimisme itu didasarkan pada laporan dengan bukti-bukti yang menguatkan jika seluruh anggota Bawaslu Provinsi Lampung itu telah melanggar kode etik penyelenggara.

“Keyakinan kami lainya adalah, anggota Bawaslu Provinsi Lampung ini juga sudah berkali-kali mendapat peringatan dari DKPP. Ini yang menjadi optimisme kita jika DKPP akan mengabulkan permohonan kami,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga telah menyiapkan upaya hukum lainnya apabila dalam putusan DKPP dalam sidang nanti tidak sesuai dengan harapan.

“Kita tengah diskusi dan menyiapkan upaya lainnya, bisa jadi upaya hukum pidana. Tapi untuk saat ini kita masih berkeyakinan kalau DKPP bakal mengabulkan permohonan kami. Karena jika tidak, kompeteble DKPP sebagai lemabag pengadil penyelenggara patut dipertanyakan,” tukansya.

Diketahui, selain Bawaslu Lampung, DKPP juga akan membacakan putusan untuk anggota KPU Kota Jambi (2 perkara), ketua dan anggota KPU Tanggerang Selatan, ketua dan anggota KPU Provinsi Papua, ketua, anggota, sekretari KPU, serta ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung, ketua dan anggota Bawaslu Lombok Utara, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ketua dan Anggota KPU Kabupaen Poso, Ketua dan Anggota KPU Kabupatebn Morowali Utara, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi (2 perkara). (Ramona/Maryadi)

Komentar